MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota Makassar terus mempercepat realisasi program seragam sekolah gratis bagi siswa baru jenjang SD dan SMP.
Setelah proses pengadaan kain selesai dan pemenang tender telah ditetapkan, kini tahapan berlanjut pada pengadaan jasa jahit dengan melibatkan pelaku UMKM lokal yang memenuhi persyaratan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifli Nanda, mengatakan seluruh proses dikebut sesuai arahan Wali Kota Makassar agar bantuan tersebut segera diterima masyarakat.
Meski demikian, seluruh tahapan tetap harus berjalan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Pengadaan kainnya sudah selesai dan sudah ada pemenangnya. Sekarang kita masuk ke tahap jasa jahit. Kami ingin merangkul penjahit-penjahit UMKM di Makassar, tetapi tetap harus mengikuti regulasi, seperti memiliki NIB dan klasifikasi usaha yang sesuai,” ujarnya saat di wawancarai di Balaikota, Jumat (17/7).
Menurut Zulkifli, pemerintah tidak ingin proses berjalan tergesa-gesa karena setiap tahapan harus melalui mekanisme yang benar, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga serah terima barang. Langkah tersebut dilakukan agar program prioritas daerah ini tetap akuntabel sekaligus tepat sasaran.
Ia mengakui terdapat keterlambatan sekitar satu bulan dibanding jadwal awal.
Namun, Pemkot Makassar menargetkan seluruh proses dapat dirampungkan paling lambat pada awal September.
“Perintah Pak Wali jelas, kami terus melakukan monitoring bersama Dinas Pendidikan agar seluruh tahapan segera selesai. Target kami awal September semuanya sudah rampung,” katanya.
Program seragam gratis tersebut dibiayai melalui APBD Kota Makassar dan menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah di sektor pendidikan. Bantuan diberikan kepada seluruh siswa baru SD dan SMP negeri.
Pada tahap awal, setiap siswa akan menerima satu stel seragam utama, yakni merah putih untuk SD dan putih biru untuk SMP.
Pemkot Makassar juga tengah mengkaji penambahan satu stel seragam lagi melalui perubahan anggaran apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan.
“Untuk sementara satu pasang dulu. Mudah-mudahan di perubahan anggaran nanti bisa kita tambah satu pasang lagi,” jelasnya.
Zulkifli menerangkan, skema pengadaan tahun ini berbeda dari sebelumnya. Jika tahun lalu kain dan jasa jahit digabung dalam satu paket, kini keduanya dipisahkan agar proses lebih fleksibel dan tidak terkendala spesifikasi yang dinilai cukup rumit.
“Ini hasil evaluasi dari tahun lalu. Sekarang kain dibeli lebih dulu, kemudian dilanjutkan dengan jasa jahit. Kalau skema ini berhasil, tahun depan akan lebih mudah karena kita sudah memiliki bahan evaluasi,” ungkapnya.
Untuk jasa jahit, Pemkot tetap menggunakan mekanisme kontrak payung (framework contract). Skema tersebut memungkinkan pemerintah mengunci harga dan volume pekerjaan dalam satu tahun sehingga biaya tetap terkendali dan tidak terpengaruh fluktuasi harga.
Di sisi lain, Sekda kembali menegaskan kebijakan Wali Kota Makassar yang melarang sekolah menjual seragam maupun atribut kepada peserta didik.
“Sekolah tidak boleh menjual seragam ataupun atribut. Sekolah adalah tempat belajar, bukan tempat berjualan,” tegasnya.
Menanggapi orang tua yang telah lebih dulu membeli seragam secara mandiri, Zulkifli mengatakan program ini bukan dimaksudkan sebagai pengganti pembelian yang sudah dilakukan, melainkan sebagai bentuk bantuan pemerintah untuk mengurangi beban biaya pendidikan.
“Kalau ada orang tua yang sudah membeli satu seragam, maka dengan bantuan dari pemerintah mereka nantinya memiliki dua seragam. Tujuan program ini memang untuk membantu meringankan pengeluaran masyarakat,” tutupnya. (rhm)