MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengingatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen yang mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan anggaran tidak lagi diukur dari besarnya serapan belanja semata, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan warga.
Dia menyoroti masih banyak yang memprioritaskan program dan belanja untuk kebuutuhan OPD masing-masing. Belum fokus terhadap kebutuhan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan Munafri, yang akrab disapa Appi, saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Rangka Mendukung Pencapaian Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar di Hotel Gammara, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan itu menghadirkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Dalam arahannya, Appi menegaskan bahwa proses penyusunan APBD harus dipahami sebagai strategi pembangunan, bukan sekadar menyusun keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.
Anggaran pemerintah, kata dia, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus memberikan dampak yang terukur terhadap peningkatan kesejahteraan.
“APBD bukan sekadar melihat angka-angka belanja yang diatur dari pendapatan, tetapi bagaimana anggaran tersebut benar-benar memberikan dampak langsung kepada masyarakat,” tegas Appi.
Ia menjelaskan, setiap tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan program harus memiliki target yang jelas dan mampu menghasilkan perubahan positif.
Salah satu indikator keberhasilannya adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, termasuk menurunnya angka kemiskinan dari tahun ke tahun.
“Kalau hari ini angka kemiskinan masih pada posisi tertentu, maka tahun depan harus lebih baik. Pemerintah hadir untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, Appi meminta seluruh OPD mengubah cara pandang dalam menyusun program kerja.
Menurutnya, penggunaan anggaran seharusnya lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat dibanding sekadar memenuhi kebutuhan operasional internal perangkat daerah.
Di sisi lain, ia juga mendorong setiap perangkat daerah memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak.
Mengingat kemampuan APBD memiliki keterbatasan, pembangunan perlu diperkuat melalui kerja sama dengan sektor swasta maupun investasi agar pelaksanaan program prioritas tetap berjalan maksimal.
“Banyak pola kerja sama yang bisa dilakukan. Kita tidak boleh hanya bergantung pada APBD, tetapi harus membuka ruang kolaborasi agar program-program prioritas tetap dapat berjalan optimal,” katanya.
Melalui forum tersebut, Appi berharap seluruh jajaran Pemerintah Kota Makassar memiliki pemahaman yang sama terhadap kebijakan terbaru mengenai pengelolaan keuangan daerah.
Ia juga mengajak peserta memanfaatkan kesempatan berdiskusi dengan Agus Fatoni untuk memperkuat tata kelola keuangan yang semakin transparan, akuntabel, sekaligus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. (rhm)