LUWU TIMUR, UJUNGJARI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Timur menerima kunjungan kerja dan konsultasi dari Pimpinan serta Anggota Panitia Khusus (Pansus) Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) DPRD Kabupaten Tana Toraja, Selasa (28/7/2026), di Ruang Aspirasi DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Rombongan DPRD Kabupaten Tana Toraja diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, didampingi Wakil Ketua II Harisah Suharjo, Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Luwu Timur Muhammad Nur, Sekretaris DPRD Alamsyah Perkesi, para kepala bagian, pejabat fungsional, serta jajaran Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu Timur.
Ketua Pansus LHP BPK RI DPRD Kabupaten Tana Toraja, Semuel Pali Tandi Rerung, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi dan bertukar pengalaman terkait pembahasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK.
Menurut Semuel, Pemerintah Kabupaten Tana Toraja telah berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut. Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen menyempurnakan tata kelola keuangan daerah melalui pembahasan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
“Kami tetap berkomitmen melakukan penyempurnaan tata kelola keuangan daerah. Hasil pembahasan Pansus LHP BPK RI Tahun 2025 nantinya akan menjadi catatan dan rekomendasi DPRD bagi pemerintah daerah,” ujar Semuel.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur, Ober Datte, menegaskan bahwa setiap temuan dalam hasil pemeriksaan BPK harus segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurutnya, opini WTP merupakan indikator bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, capaian tersebut tidak berarti seluruh pengelolaan keuangan telah terbebas dari temuan.
“Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai standar akuntansi pemerintahan, namun bukan berarti tidak ada temuan. Yang terpenting adalah bagaimana setiap rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti,” tegas Ober Datte.
Pertemuan berlangsung dalam suasana diskusi dan saling bertukar pengalaman mengenai mekanisme pembahasan LHP BPK serta strategi pengawasan DPRD dalam mendorong penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan efektif. (*)