MALILI,UJUNGJARI.COM–Wakil Bupati Luwu Timur, Hj Puspawati Husler mengikuti Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) secara virtual dengan Komisi II DPR RI di ruang rapat Bupati Lutim, Kamis (30/7). Rapat membahas reformulasi kebijakan fiskal daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Aini Endis Anrika dan sejumlah pejabat terkait lainnya turut mendampingi Wabup Puspa.
Raker membahas remunerasi kepala daerah dan wakil kepala daerah, sistematika dana bagi hasil, serta upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah tetap berjalan optimal, terutama di tengah tantangan dan tekanan ekonomi global.
Raker turut dihadiri Menteri Dalam Negeri RI, Sekjen Kemendagri, para Dirjen di lingkup Kemendagri, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN), Ketua APKASI, Ketua Umum APPSI, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, serta diikuti secara virtual oleh gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyerap berbagai persoalan dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mencari solusi yang tepat.
“Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyerap berbagai aspirasi, keluhan, dan persoalan dari daerah, guna dicarikan solusi bersama,” terangnya.
Politisi Partai Demokrat ini juga menyoroti perlunya penguatan kebijakan terkait pajak daerah, retribusi, serta berbagai instrumen lain yang dapat mendorong peningkatan PAD.
Melalui forum tersebut, Wabup Puspawati dan jajaran turut menyimak dan mengikuti jalannya pembahasan sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan fiskal yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Wabup Puspawati menyampaikan bahwa pemerintah daerah siap mendukung setiap kebijakan yang bertujuan memperkuat hubungan fiskal pusat dan daerah.
“Kami tentu menyambut baik pembahasan ini, karena menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah. Harapannya, kebijakan yang dihasilkan nantinya dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi daerah dalam meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Wabup Puspawati. (hms)