JAKARTA,UJUNGJARI.COM–Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI di Jakarta Jumat (14/8/2026). Dalam pidatonya, Presiden memaparkan capaian pemerintahan sekaligus arah kebijakan nasional yang menjadi fokus penyusunan RAPBN 2027.
Sedikitnya ada tujuh point penting yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya yang menyita perhatian publik. Berikut ulasan tujuh point tersebut:
1. Bansos Berbasis DTSEN Semakin Tepat Sasaran
Dalam bidang perlindungan sosial, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran melalui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan akurasi penerima manfaat sekaligus memperkuat efektivitas program bantuan pemerintah.
2. RAPBN 2027 Jadi Arah Kebijakan Ekonomi
Pada rangkaian sidang tahunan MPR, Presiden Prabowo juga menyampaikan keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan.
Dokumen tersebut menjadi dasar arah kebijakan fiskal pemerintah, termasuk target pertumbuhan ekonomi, belanja negara, dan program prioritas nasional.
3. Hilirisasi dan Kemandirian Ekonomi
Program hirilisasi juga menjadi bagian penting dalam pidato kenegaraan presiden. Prabowo kembali menegaskan komitmen pemerintah terhadap hilirisasi industri untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.
Selain itu, pemerintah tetap memprioritaskan penguatan ketahanan pangan, energi, dan air sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
4. Target BUMN Tinggal 300 pada Akhir 2026
Pengumuman terbesar dalam pidato Presiden adalah target merampingkan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Prabowo mengungkapkan pemerintah menemukan terdapat 1.074 BUMN, termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga cicit perusahaan. Pemerintah telah menutup 290 BUMN dan menargetkan pada 31 Desember 2026 jumlahnya tinggal paling banyak 300 BUMN.
5. BUMN Harus Menjadi Milik Rakyat
Masih terkait BUMN, presiden menegaskan bahwa BUMN merupakan aset milik seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, perusahaan negara tidak boleh menjadi alat kepentingan direksi, komisaris, maupun pihak tertentu. Ia juga mengkritik masih adanya BUMN yang dinilai tidak produktif dan tidak dikelola secara akuntabel.
6. Pemerintah Klaim Telah Menghasilkan 121 Kebijakan Transformatif
Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa selama sekitar 21 bulan masa pemerintahannya telah dihasilkan 121 kebijakan transformatif, atau rata-rata satu kebijakan setiap lima hari.
Menurut Presiden, kebijakan tersebut diarahkan untuk menyelesaikan persoalan bangsa yang telah berlangsung bertahun-tahun.
7. Masih Ada Persoalan yang Belum Tuntas
Meski mengungkap sejumlah capaian kinerja, presiden juga mengakui bahwa berbagai persoalan nasional belum seluruhnya terselesaikan.
Meski demikian, ia menegaskan pemerintah akan terus berpegang pada UUD 1945, melindungi kepentingan nasional, mempercepat penyelesaian masalah masyarakat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.