NAGEKEO, UJUNGJARI.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa proses pemulihan harus berjalan seiring dengan penanganan bencana gempa bumi yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat memimpin langsung rapat penanganan gempa bumi dan percepatan pemulihan wilayah terdampak di Posko Penanganan Gempa Bumi Yonif TP 834/WM, Kabupaten Nagekeo, Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih, Kapolri, Wakil Panglima TNI, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTT.
Pertemuan membahas langkah-langkah percepatan penanganan bencana di sejumlah daerah terdampak gempa di Pulau Flores.
Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), gempa tersebut mengakibatkan 105 orang meninggal dunia, 1.678 orang mengalami luka-luka, serta 179.037 warga terpaksa mengungsi. Selain itu, sebanyak 81.436 rumah dilaporkan mengalami kerusakan akibat bencana tersebut.
Pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi selama masa tanggap darurat. Berbagai kebutuhan, mulai dari logistik, layanan kesehatan, energi hingga ketersediaan air bersih, terus menjadi perhatian dalam penanganan di lapangan.
Selain memenuhi kebutuhan masyarakat, pemerintah juga mempercepat pemulihan infrastruktur vital, termasuk akses jalan dan jembatan di wilayah terdampak.
Penguatan sistem peringatan dini tsunami juga terus dilakukan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana susulan.
Untuk memperkuat penanganan sekaligus mempercepat proses pemulihan, Presiden Prabowo menyalurkan bantuan kemasyarakatan sebesar Rp200 miliar.
Bantuan tersebut terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar bagi delapan kabupaten yang terdampak gempa.
Usai memimpin rapat, Presiden Prabowo melanjutkan agenda dengan mengunjungi posko pengungsian di Lapangan Berdikari. Dalam kunjungannya, Presiden menyapa warga dan mendengarkan langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak.
Pemerintah menegaskan akan terus hadir mendampingi masyarakat selama masa penanganan darurat hingga proses pemulihan selesai, sehingga wilayah terdampak dapat kembali bangkit dan kehidupan masyarakat berangsur normal. (**)