MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Makassar menjadi perhatian serius pemerintah dan Pertamina.
Upaya mengurai kepadatan itu dibahas langsung dalam pertemuan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dengan jajaran Pertamina Patra Niaga di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar, Minggu (13/09/2026) petang.
Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto dan EGM Pertamina Patra Niaga Regional Sulawesi Deny Sukendar.
Munafri mengatakan, pertemuan itu merupakan bagian dari langkah bersama untuk memastikan ketersediaan stok BBM sekaligus mencari solusi atas antrean panjang yang terjadi di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir.
“Ini adalah upaya yang kita lakukan secara bersama-sama untuk memastikan stok dan kondisi yang terjadi di Kota Makassar dengan antrean yang panjang ini berusaha kita urai dan meminimalisir antrean yang ada,” kata Munafri.
Menurut dia, kehadiran jajaran Pertamina di Makassar menjadi momentum untuk membahas kondisi distribusi BBM secara langsung, termasuk langkah teknis yang dapat dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.
Direktur Pemasaran Ritel PT Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto mengatakan, pihaknya sejak Jumat telah berada di Makassar bersama tim untuk mengevaluasi sekaligus menyusun sejumlah strategi guna mengatasi antrean.
Pertamina juga mengaku telah berkoordinasi dengan berbagai elemen masyarakat untuk mendapatkan masukan terkait kondisi di lapangan.
Sejumlah langkah pun telah dilakukan. Salah satunya membuka buffer zone Limas Peduli selama 24 jam.
Selain itu, sekitar 12 SPBU juga telah dioptimalkan untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk dengan membuka layanan Pertalite secara penuh.
Langkah tersebut kemudian diperkuat dengan kebijakan pengaturan kendaraan melalui sistem ganjil-genap yang telah diberlakukan sejak Sabtu malam.
Eko menegaskan, kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk membatasi masyarakat mendapatkan BBM, melainkan mengatur pola kedatangan kendaraan ke SPBU sehingga penumpukan dapat dikendalikan.
Hasilnya mulai terlihat. Hingga Minggu siang, Pertamina mencatat sekitar 15 SPBU di Makassar yang kondisi antreannya mulai landai.
“Antreannya tidak sampai ke jalan lagi, hanya di dalam dan itu kita anggap sudah cukup normal,” ujarnya.
Eko optimistis kondisi distribusi BBM di Makassar dapat kembali kondusif dalam waktu dekat. Bahkan, ia berharap dalam satu hingga dua hari ke depan situasi semakin normal dan antrean panjang tidak lagi terjadi.
Ia sekaligus memastikan stok BBM untuk masyarakat dalam kondisi aman.
Menurutnya, pasokan BBM terus dijaga. Kapal pengangkut BBM juga tetap masuk untuk memenuhi kebutuhan, bukan hanya Pertalite, tetapi seluruh produk BBM, termasuk solar.
Di sisi distribusi darat, mobil tangki juga tetap beroperasi selama 24 jam untuk menyalurkan BBM ke SPBU.
“Kita jangan lama-lama. Kalau bisa dalam empat minggu ini sudah kembali normal. Sebenarnya alhamdulillah hari ini kondisinya lumayan kondusif. Mudah-mudahan dalam seminggu ke depan tidak ada antrean lagi,” kata Eko.
Ia juga meminta masyarakat tidak panik dan melakukan pembelian BBM secara berlebihan. Masyarakat diminta membeli sesuai kebutuhan karena stok dipastikan tetap dijaga.
Eko menyebut, kebijakan pengaturan kendaraan tersebut mulai memberikan dampak terhadap kenyamanan konsumen. Dari hasil pemantauan dan komunikasi dengan sejumlah pengguna BBM, waktu tunggu yang sebelumnya bisa mencapai berjam-jam mulai berkurang drastis.
“Ada konsumen yang mengucapkan terima kasih karena kebijakan ini membuat mereka lebih nyaman. Rata-rata mungkin di bawah 10 menit sudah bisa mengisi,” katanya.
Di tengah situasi tersebut, muncul pula fenomena penjualan BBM eceran secara dadakan dengan harga jauh lebih mahal. Sejumlah penjual disebut menjajakan BBM dalam botol-botol kecil dengan harga mencapai Rp30 ribu per botol.
Menanggapi hal itu, Eko mengatakan Pertamina akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk menelusuri persoalan tersebut.
“Kita koordinasikan dengan pemerintah kota, bupati, dan Pak Gubernur. Nanti ada tim untuk mencari solusi,” ujarnya.
Selain persoalan antrean SPBU, pertemuan dengan Munafri juga membahas rencana pengaturan waktu operasional kendaraan besar seperti truk dan bus. Eko mengatakan Pertamina mendukung kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya mengembalikan kondisi lalu lintas dan distribusi BBM agar lebih terkendali.
Ia menyebut, aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut masih akan dibahas bersama tim.
Untuk sementara, Pertamina memastikan tidak ada penetapan kuota khusus bagi masyarakat. Penyaluran BBM tetap dilakukan berdasarkan kebutuhan konsumen dengan dukungan pemerintah dan pihak terkait.
Eko pun mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Makassar dalam mencari solusi atas persoalan antrean BBM yang terjadi.
“Kita memberikan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang penting konsumen atau masyarakat yang membutuhkan BBM, tersedia,” pungkasnya. (rhm)