MALILI,UJUNGJARI.COM – Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Luwu Timur secara resmi menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sikap politik ini disampaikan juru bicara Fraksi Golkar, Bangkit Revormansyah dalam Rapat Paripurna DPRD Luwu Timur yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD, Malili, Senin (14/9/2026).
Persetujuan yang dilayangkan fraksi pemilik kursi signifikan di legislatif Luwu Timur ini menjadi angin segar bagi jalannya roda pemerintahan.
Kendati memberikan lampu hijau, Fraksi Golkar menegaskan bahwa dukungan tersebut diiringi dengan deretan rekomendasi strategis dan koreksi konstruktif yang wajib diindahkan oleh jajaran eksekutif di bawah kepemimpinan Bupati Irwan Bachri Syam.
Dalam pendapat akhir fraksi yang dibacakan oleh juru bicaranya, Bangkit Revormansyah, Fraksi Golkar menguraikan beberapa fokus utama yang harus menjadi perhatian serius Pemkab Luwu Timur dalam mengeksekusi anggaran perubahan hingga sisa akhir tahun berjalan,
Menjelang penutupan tahun anggaran 2026, Fraksi Golkar mengingatkan bahwa ruang waktu efektif pelaksanaan kegiatan terbilang sangat singkat. Oleh karena itu, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didesak untuk segera mengambil langkah cepat dan terukur dalam merealisasikan program fisik maupun non-fisik. Golkar menekankan agar keterlambatan administrasi tidak sampai mengganggu pencapaian target target kinerja daerah.
Sebagai fondasi utama mata pencaharian mayoritas masyarakat Bumi Batara Guru, sektor agraris mendapat porsi perhatian khusus dari Fraksi Golkar. Penyesuaian postur anggaran pada APBD Perubahan 2026 diharapkan tidak semata-mata terserap pada belanja operasional, melainkan diarahkan pada intervensi nyata seperti kepastian ketersediaan pupuk, bantuan bibit unggul, pembenahan irigasi, serta perlindungan harga bagi hasil tani dan nelayan lokal.
Fraksi Golkar juga menyoroti pentingnya pemerataan hasil pembangunan di 11 kecamatan. Pemkab Luwu Timur diminta memastikan bahwa alokasi anggaran infrastruktur jalan, perbaikan jembatan, dan peningkatan sarana kesehatan dasar di tingkat desa dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat mutu. Hal ini dinilai penting untuk menjamin kelancaran roda mobilitas warga serta efisiensi rantai pasok ekonomi daerah.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Fraksi Golkar mengimbau agar pemerintah daerah menerapkan prinsip tata kelola anggaran yang ketat. Pengawasan terhadap proyek-proyek prioritas harus ditingkatkan guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta memastikan setiap alokasi dana benar-benar memberikan nilai tambah (value for money) yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Persetujuan yang kami berikan terhadap Ranperda Perubahan APBD 2026 ini merupakan wujud komitmen Fraksi Golkar dalam mengawal kelanjutan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur. Namun, kami mengingatkan agar seluruh catatan, masukan, dan saran yang disampaikan fraksi kami tidak sekadar menjadi lembaran pelengkap dokumen paripurna, melainkan benar-benar ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh oleh jajaran eksekutif,” tegas Bangkit.