SINJAI,UJUNGJARI.COM– Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif memantau pelaksanaan tes urine bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, Kamis (17/9/2026). Pemeriksaan berlangsung di Ruang Pola Kantor Bupati Sinjai setelah upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN).
Kegiatan yang diinisiasi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Sinjai ini bertujuan mencegah sekaligus mendeteksi dini potensi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemerintahan.
Dalam pemantauan tersebut, Ratnawati menyaksikan langsung proses pemeriksaan urine yang diikuti para ASN. Langkah ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Sinjai menciptakan lingkungan kerja yang sehat, disiplin, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba.
Wakapolres Sinjai, Sahabuddin, mengatakan tes urine dilakukan untuk mengantisipasi adanya pegawai di lingkup Pemkab Sinjai yang terindikasi menyalahgunakan narkoba.
“Ini untuk pemeriksaan urine. Kita mengantisipasi jangan sampai ada salah satu atau salah seorang pegawai dari lingkup Pemkab terindikasi dalam hal penyalahgunaan narkoba,” kata Sahabuddin.
Ia berharap seluruh ASN yang menjalani pemeriksaan tidak terindikasi terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Menurutnya, tes urine serupa akan dilaksanakan secara berkala sebagai langkah pencegahan.
“Kita berharap kemudian ada hasil tes urinenya, tidak ada yang terlibat. Soalnya ini secara berkala kita akan melaksanakan program ini,” ujarnya.
Sahabuddin juga menegaskan pentingnya keteladanan aparatur negara dalam mencegah penyalahgunaan narkotika. ASN dan aparat negara diharapkan mampu menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjauhi narkoba serta obat-obatan terlarang.
“Harapannya, seluruh masyarakat, terutama kita sebagai aparatur sipil dan aparat negara, memberikan contoh kepada masyarakat agar tidak ada yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, narkotika dan obat terlarang,” tuturnya.
Pelaksanaan tes urine secara berkala diharapkan memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus meningkatkan kesadaran aparatur terhadap bahaya narkoba.
Upaya ini juga menjadi bentuk sinergi pemerintah daerah dan aparat dalam mewujudkan lingkungan pemerintahan yang bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkotika.