GOWA, UJUNGJARI.COM — Meski gaji ASN (Aparatur Sipil Negara) telah dibayarkan per Senin (14/9) malam, namun rintihan ASN belum reda. Pasalnya, biaya rutin atau belanja untuk kegiatan kantor mereka belum ada yang dibayarkan.
Salah satu hal mendesak yang kini menjadi keprihatinan adalah menumpuknya sampah di beberapa titik di Kecamatan Somba Opu yang menjadi Tempat Pembuangan Sementara (TPS). Seperti area di belakang RSUD Syekh Yusuf, poros Macanda, poros Samata-Pattallassang, Jl Pariwisata di poros kuburan Dato Panggentungan-Danau Mawang serta Jl Tun Abd Razak tepatnya di depan Masjid Cheng Ho.
Sampai menumpuk tinggi bahkan melebar ke bahu jalan. Tumpukan ini sudah berlangsung selama sepekan lebih tidak ada pengangkutan sampah ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) di Caddika, Limbung, Kecamatan Bajeng.
Adanya penumpukan sampah ini ternyata disebabkan armada truk pengangkut sampah milik Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak beroperasi. Penyebabnya adalah tidak ada pasokan solar untuk menghidupkan mesin truk. DLH memiliki 27 truk pengangkut sampah, namun tak satupun beroperasi karena tidak ada solar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gowa Azhari Azis mengaku bingung dengan kondisi ini. Pasalnya, telat beberapa jam saja diangkut, maka volume sampah akan terus bertambah. Bagaimana jika sudah berhari-hari sampah hanya tertumpuk tanpa diangkut ?.
Kadis LH pun melayangkan suara dan keluhan ke grup WhatsApp para pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) lalu men-tag Plh Sekkab Firdaus dan Plh Kepala BPKD Abdul Rachman.
“Kami sudah melaporkan ke Plh Sekkab Gowa serta Plh Kepala BPKD terkait belum cairnya dana operasional bahan bakar minyak solar. Karena dana operasional solar untuk bulan Agustus sampai dengan 17 September hari ini belum dibayarkan ke SPBU, maka kendaraan pengangkut sampah sudah tidak diberi lagi bahan bakar oleh pengelola SPBU yang dikerjasamakan. Karena itu kami mohon bapak Plh Sekkab dan bapak Plh Kepala Keuangan agar segera menyikapi ini sebab sampah akan terus bertambah, ” kata Kadis LH Gowa Azhari Azis, Kamis (17/9) siang.
Keluhan soal sampah inipun disikapi anggota DPRD Gowa khusus Dapil 1 Gowa yakni Hasrul Abdul Rajab (HAR) setelah menerima keluhan dari para warga yang berada di sekitar lokasi TPS.
Menurut HAR, ini dampak dari tidak adanya kegiatan di lingkup Pemkab Gowa yang terlaksana.
“Kemarin yang terbayar baru gaji ASN sementara untuk dana rutin SKPD belum dibayarkan. Pasca penonaktifan tujuh pejabat khususnya Sekkab dan Kepala BPKD di detik-detik akhir menjelang gajian pegawai untuk bulan September, kepala daerah mengambil kebijakan tersebut. Dua pejabat pemegang akun super admin dan admin BUD dibehentikan sementara lalu ditunjuk pejabat pengganti yakni Plt (pelaksana tugas). Namun karena Plt tidak ada dalam regulasi perundang-undangam lalu kepal daerah mengganti kembali SK menjadi Plh (pelaksana harian). Pejabat Plh ini pun memiliki kewenangan terbatas. Inilah semua dampaknya. Gaji telat dibayarkan, dan kemudian gaji akhirnya terbayar namun tidak pada belanja rutin lainnya, ” kata HAR yang juga Wakil Ketua I DPRD Gowa.
“Kami DPRD menyikapi serius kondisi persampahan di Kabupaten Gowa terkhusus di ibukota kabupaten yakni Kecamatan Somba Opu. Per hari ini, di sejumlah titik pembuangan, sampah terlihat menumpuk. Ini tidak bisa dibiarkan karena menyangkut kebersihan lingkungan, kesehatan masyarakat dan kenyamanan warga. Karena itu kami minta pihak-pihak terkait untuk seriusi masalah sampah ini, carikan solusinya segera, bagaimana agar armada sampah bisa kembali beroperasi. Jangan biarkan Kota Sungguminasa darurat sampah, ” terang HAR.
Sebelumnya, Plh Sekkab Gowa Firdaus kepada media saat hadir di DPRD Gowa pada Senin (14/9) lalu menjelaskan bahwa kewenangan pejabat Plh sangat minim.
“Macam saya sebagai Plh kan kewenangan Plh terbatas, tidak bisa yang strategis, hanya yg rutin saja. Yang dimaksud rutin itu adalah gaji dan TPP. Itu saja yang bisa Plh lakukan, belanja lain tidak bisa,” kata Firdaus yang juga Kadis Sosial Gowa ini. –