SOPPENG, UJUNGJARI.COM – Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk tetap merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat saat kampanye.
Namun, kondisi fiskal daerah yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat membuat pelaksanaan sejumlah program harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta skala prioritas pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Suwardi Haseng saat menghadiri Maulid Akbar Kecamatan Marioriawa yang dihadiri ribuan jamaah di Lapangan Lade Welongnge, Desa Laringgi, Rabu (23/9/2026).
Menurut Suwardi, keterbatasan anggaran bukan alasan untuk menghentikan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Pemkab Soppeng terus mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif melalui koordinasi dengan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
“Di Soppeng, kami tidak melupakan janji-janji politik saat kampanye. Tetapi kondisi keuangan saat ini membuat semua dilakukan secara rasional, sesuai kemampuan dan prioritas,” kata Suwardi.
Ia menjelaskan, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat turut memberikan dampak terhadap kemampuan fiskal pemerintah daerah.
“Efisiensi keuangan daerah dari pusat menjadi kebijakan Presiden. Tentu pemerintah daerah tegak lurus dengan kebijakan tersebut. Hampir semua daerah dan kabupaten terdampak kebijakan efisiensi ini,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Pemkab Soppeng memilih memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat dan kementerian guna mendapatkan dukungan pembiayaan untuk sejumlah program pembangunan.
Hasilnya, sejumlah program berhasil masuk ke Soppeng melalui dukungan pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Di sektor kesehatan, misalnya, Soppeng mendapat dukungan pengadaan alat kesehatan CT Scan serta pembangunan Gedung Bank Darah di RSUD Latemmamala.
Selain itu, sejumlah proyek infrastruktur juga mulai dikerjakan. Di antaranya pembangunan ribuan meter jaringan irigasi melalui Balai, pembangunan dan renovasi gedung sekolah melalui program revitalisasi, serta pengerjaan jalan dan jembatan.
“Kita terus berusaha mencari sumber anggaran lain. Tidak hanya mengandalkan APBD Soppeng,” jelasnya.
Dukungan pemerintah pusat juga diperoleh melalui program Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan infrastruktur.
Suwardi menyebut pembangunan infrastruktur di wilayah Leworeng mendapat dukungan anggaran sekitar Rp26 miliar. Selain itu, pembangunan Jembatan Salokaraja juga mendapat anggaran sekitar Rp6 miliar.
“Contohnya pembangunan infrastruktur di wilayah Leworeng dengan nilai anggaran sekitar Rp26 miliar serta pembangunan Jembatan Salokaraja dengan anggaran sekitar Rp6 miliar,” bebernya.
Tak hanya itu, Kabupaten Soppeng juga menjadi salah satu dari 96 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan program Sekolah Rakyat dengan nilai anggaran sekitar Rp200 miliar.
Menurut Suwardi, masuknya berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menghadirkan pembangunan meski ruang fiskal daerah mengalami keterbatasan.
Upaya mendapatkan dukungan anggaran juga dilakukan melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama untuk penanganan ruas jalan provinsi yang mengalami kerusakan.
“Untuk anggaran provinsi, kita selalu berkonsultasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, khususnya perbaikan jalan provinsi,” pungkasnya.
Kehadiran Bupati Soppeng dalam Maulid Akbar Kecamatan Marioriawa sekaligus menjadi momentum silaturahmi dengan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Suwardi juga menyampaikan kondisi keuangan daerah secara terbuka. Menurutnya, pemahaman masyarakat mengenai kondisi fiskal daerah penting agar arah pembangunan dan realisasi program pemerintah dapat dipahami secara bersama.
Meski menghadapi tekanan fiskal, Pemkab Soppeng memastikan agenda pembangunan tetap berjalan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran, kebutuhan masyarakat dan skala prioritas. (Daus)