MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota Makassar mulai menjajaki pemanfaatan teknologi desalinasi untuk mengatasi keterbatasan air bersih di wilayah kepulauan.
Teknologi yang mengubah air laut menjadi air tawar tersebut rencananya dipadukan dengan tenaga surya, sehingga pengolahan air dapat dilakukan secara mandiri tanpa sepenuhnya bergantung pada pasokan listrik berbahan bakar solar.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, gagasan itu disiapkan sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.
“Ini adalah solusi jangka panjang, air bersih yang mandiri berbasis energi matahari. Kita mau hadirkan program air langsung minum bagi warga di pulau,” ujar Munafri, Selasa (29/9/2026).
Rencana tersebut dibahas saat Munafri menerima audiensi PT Prolink Intidata Nusantara di Rumah Jabatan Wali Kota Makassar. Dalam pertemuan itu, pihak perusahaan memaparkan teknologi pengolahan air laut menggunakan sistem Reverse Osmosis (RO).
Menurut Munafri, akses air bersih menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipastikan pemerintah, termasuk bagi masyarakat yang bermukim jauh dari daratan utama Makassar.
“Kita ingin memastikan air minum yang dikonsumsi saudara-saudara kita di pulau mendapatkan layanan air bersih yang sama dengan masyarakat yang ada di kota,” katanya.
Kecamatan Kepulauan Sangkarrang memiliki delapan pulau, enam di antaranya berpenghuni. Karena itu, penerapan teknologi tersebut nantinya akan diarahkan lebih dulu ke pulau yang memiliki masyarakat.
Tahap awal akan dilakukan melalui survei lapangan untuk memastikan teknologi yang ditawarkan sesuai dengan kondisi geografis, kebutuhan air, serta karakteristik masing-masing pulau.
Tim PT Prolink Intidata Nusantara bersama unsur Pemkot Makassar dijadwalkan meninjau Pulau Langkai, Lumu-Lumu, Bonetambung dan Barrang Lompo, Rabu (30/9/2026).
“Tim akan ke pulau besok melihat kondisi. Tim PT Prolink Intidata Nusantara akan survei apakah sesuai dengan kondisi atau kontur pulau yang kita miliki,” jelasnya.
Munafri menegaskan, keputusan menerapkan teknologi tersebut tidak hanya berdasarkan kecanggihan peralatan. Aspek kebutuhan warga, kondisi lapangan, kapasitas produksi, kualitas air hingga biaya operasional juga harus diperhitungkan.
Untuk itu, Camat Kepulauan Sangkarrang, Dinas Pekerjaan Umum dan PDAM turut dilibatkan dalam pembahasan.
“Kita mencoba mendengarkan masukan detail. Saya ajak Pak Camat, Kepala Dinas PU, Direktur PDAM, untuk memastikan apakah ini bisa kita pakai, apakah memang cocok dan dibutuhkan masyarakat pulau atau tidak,” tuturnya.
Munafri mengungkapkan, persoalan air bersih di wilayah kepulauan tidak sama antara satu pulau dengan pulau lainnya.
Sebagian pulau masih memiliki sumber air tawar, sementara lainnya menghadapi keterbatasan sehingga masyarakat harus memanfaatkan air payau. Bahkan, untuk kebutuhan tertentu, pasokan air harus didatangkan dari daratan Makassar.
Kondisi tersebut dinilai tidak hanya berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tangga, tetapi juga aktivitas ekonomi dan pengembangan potensi wisata di wilayah kepulauan.
Air bersih, kata Munafri, dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, mencuci hingga menunjang sanitasi keluarga.
“Melalui teknologi desalinasi, kami berharap ketergantungan masyarakat terhadap pasokan air dari daratan dapat dikurangi secara bertahap. Sehingga kita hadirkan solusi ini,” ujarnya.
Teknologi yang sedang dijajaki tersebut memiliki kapasitas produksi sekitar 250 liter per jam. Air laut akan melewati proses RO untuk memisahkan kandungan garam sehingga menghasilkan air tawar.
Dalam paparan yang diterima Pemkot Makassar, sekitar 30 persen air yang diproses dapat menjadi hasil desalinasi. Sementara sisanya menjadi air dengan kadar garam lebih tinggi.
Air hasil samping tersebut juga berpotensi dimanfaatkan untuk kebutuhan lain, seperti produksi es atau garam, dengan catatan memenuhi ketentuan teknis dan keamanan.
Pemanfaatan tenaga surya menjadi bagian penting dalam konsep yang sedang dikaji Pemkot Makassar.
Munafri menyebut, sebagian wilayah kepulauan masih mengandalkan genset berbahan bakar solar untuk memenuhi kebutuhan listrik. Kondisi tersebut membuat biaya operasional dan distribusi energi menjadi tantangan tersendiri.
Karena itu, sistem desalinasi berbasis energi matahari dinilai dapat menjadi alternatif untuk mendukung kemandirian pelayanan air bersih di pulau.
“Karena itu, penggunaan energi matahari untuk mengoperasikan sistem desalinasi kita harapkan dapat menjadi alternatif yang lebih mandiri,” katanya.
Meski demikian, kebutuhan energi, kapasitas panel surya, sistem penyimpanan daya hingga biaya pemeliharaan masih harus dihitung secara matang.
Pemkot Makassar juga akan mengkaji lokasi penempatan fasilitas, kebutuhan lahan, kapasitas produksi, kualitas sumber air serta jumlah penduduk yang akan dilayani.
Dari hasil kajian tersebut nantinya akan ditentukan bentuk dan skala penerapan teknologi di masing-masing pulau.
Munafri mengatakan, apabila hasil survei menunjukkan teknologi tersebut sesuai dan layak diterapkan, Pemkot Makassar akan mengupayakan program penyediaan air bersih itu masuk dalam anggaran pemerintah.
Besaran kebutuhan anggaran akan disesuaikan dengan hasil kajian dan kebutuhan setiap pulau.
“Namun kebutuhan energi, kapasitas panel surya, penyimpanan daya dan biaya pemeliharaan tetap akan menjadi bagian dari kajian teknis sebelum program kita terapkan,” tandasnya. (rhm)