GOWA, UJUNGJARI.COM — Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Gowa tidak melakukan anggaran perubahan. Hal itu disebabkan karena adanya penonaktifan sejumlah pejabat strategis oleh kepala daerah sebelumnya.
Hal itu dibenarkan Plt Bupati Gowa Darmawangsyah Muin. Diakuinya, untuk akhir tahun ini, Pemkab Gowa tidak melaksanakan anggaran perubahan akibat keterlambatan pembahasan yang sudah melewati batas pelaksanaan yakni 30 September 2026.
“Iya memang sudah telat. Tidak ada lagi anggaran perubahan untuk APBD 2026. Penyebabnya karena adanya penonaktifan pejabat Sekda dan beberapa OPD strategis sehingga otomatis sistem keuangan dan penganggaran lumpuh, ” jelas Darmawangsyah menyoal dampak tidak adanya APBD-P 2026.
Kendati begitu, Plt Bupati Gowa tetap optimis Pemkab Gowa bisa melakukan kegiatan meskipun terbatas.
“Iya, saya sudah koordinasi dengan menghadap ke bapak Dirjen Otda dan Keuda, utamanya terkait dengan pelaksanaan anggaran pasca tidak bisanya kita melaksanakan anggaran perubahan. Ada solusi yang diberikan oleh Pak Dirjen dan Pak Direktur Perimbangan Keuangan Daerah untuk kemudian membuat matriks, kita diarahkan membuat matriks kebutuhan prioritas, ” kata Darmawangsyah kepada ujungjari.com di lobi kantornya pada Jum’at (23/10) siang.
Karena itu, kata Darmawangsyah, Pemkab Gowa memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan paling prioritas.
“Iya, jadi kita di Pemda ini kebutuhan yang paling prioritas itu adalah pembayaran utang-utang pihak ketiga yang cukup besar dari tahap 2025 sampai 2026. Yang kedua, beberapa pergeseran anggaran yang memang sangat penting untuk kita tangani untuk kebutuhan masyarakat, ” kata Plt Bupati Gowa.
Darmawangsyah pun menambahkan, untuk hal-hal yang prioritas pemerintah kabupaten tetap melaksanakan, utamanya pembangunan jalan.
“Mungkin yang terhambat hanya infrastruktur atau tata ruangnya, seperti mungkin renovasi kantor-kantor, kemudian beberapa yang berhubungan dengan bangunan itu pasti akan dipending ke tahun depan. Tetapi untuk infrastruktur jalan kita pastikan akan maksimal, yang akan terus jalan. Yang jelas kita jalankan semua dan beberapa juga kegiatan-kegiatan yang memang sangat menyentuh kebutuhan masyarakat, kita pastikan itu jalan meski tidak ada anggaran perubahan itu,” tandasnya.
Selain soal kebutuhan masyarakat, juga ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatiannya. Yakni soal Porprov.
“Iya ada beberapa lagi yang jadi perhatian kita, termasuk Porprov. Kesiapan Porprov Kabupaten Gowa ini, di mana seharusnya kita memaksimalkan anggaran Porprov untuk memastikan prestasi yang kita inginkan. Karena tentu ketersediaan anggaran yang cukup itu bisa berdampak kepada semangat atlet kita juga. Tapi dengan kondisi seperti ini, ya kita berharap saja bahwa keterbatasan anggaran yang akan kita usulkan dan mudah-mudahan disetujui, itu bisa dapat memberikan motivasilah kepada atlet kita walaupun dengan tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan.
Besaran usulan anggarannya yah sekitar 7 yaa. Tapi kemungkinannya setelah kita lihat untuk makan minum seluruh atlet di sana nanti, itu kita hitung mencapai sekitar Rp1,5 miliar.
“Iya, jadi kita lihat adalah sangat penting atlet berangkat dan mungkin tahun depan bonusnya. Jadi nanti bonusnya yang kita maksimalkan untuk tahun depan. Nah, jadi mungkin dengan bonus itu ya, atlet-atlet kita bisa lebih bersemangat. Jadi tidak usah melihat posisi sekarang, lihat nanti relevannya, ” tandas Plt Bupati Gowa.
Terpisah, Sekretaris Kabupaten Gowa Andy Azis Peter yang juga selaku Ketua TPAD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) mengatakan, secara menyeluruh Pemkab Gowa telah melakukan konsultasi ke Kemendagri.
“Kemarin kan Perkada atau peraturan kepala daerah kacau. Kita sudah berupaya memperbaiki kembali tapi
bagaimana karena tidak ada anggaran perubahan. Kita sudah terlambat, per tanggal 30 September 2026 harusnya sudah rampung disahkan. Jadi tidak ada anggaran perubahan. Kita ini sudah mengkomunikasikan semua, mudah-mudahan tidak dapat sanksi administrasi dari Kemendagri. Karena itulah kita konsultasikan. Doakanlah semoga Gowa tidak dapat sanksi itu, ” kata Sekkab Gowa. –