MAKASSAR, UJUNGJARI — Karang Taruna Sulawesi Selatan menggelar diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan mengangkat tema Lumbung Pangan dan Poros Maritim di Hometown Kopizone, Makassar, Rabu (28/10/2026).
Diskusi yang diikuti sekitar 50 mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Makassar itu membahas sejumlah program strategis pemerintah, di antaranya Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, serta penguatan ketahanan pangan dan sektor kelautan.
Kegiatan tersebut juga menjadi ruang bagi kalangan muda untuk bertukar pandangan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah sekaligus merumuskan peran mahasiswa dalam mengawal pembangunan.
Ketua Karang Taruna Sulawesi Selatan, Harmansyah, mengatakan penguatan sektor pertanian dan kelautan merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat serta menjaga ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai salah satu daerah penyangga pangan nasional. Karena itu, peningkatan produksi pertanian perlu dibarengi dengan ketersediaan lahan, distribusi yang efektif, dan sistem perdagangan yang mampu menjaga stabilitas harga.
Ia menyoroti program pencetakan sawah baru di sejumlah kabupaten di Sulawesi Selatan sebagai salah satu upaya untuk mendukung peningkatan produksi pangan.
Selain itu, Harmansyah menegaskan bahwa Koperasi Desa Merah Putih diharapkan tidak sekadar menjadi pesaing jaringan ritel modern, seperti Alfamart, Alfamidi, dan Indomaret. Lebih dari itu, koperasi harus mampu menjadi instrumen penguatan ekonomi masyarakat desa.
Koperasi diharapkan dapat membantu petani memasarkan hasil produksinya, memperpendek rantai distribusi, serta mengurangi ketergantungan terhadap tengkulak dan rentenir.
“Keberadaan Koperasi Desa Merah Putih ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat pedesaan dan menjadi titik hilirisasi program pemerintah,” ujar Harmansyah.
Ia juga menyoroti pemanfaatan gudang koperasi untuk menampung dan memperdagangkan komoditas unggulan daerah, seperti beras dan kakao. Melalui mekanisme tersebut, koperasi diharapkan dapat memperkuat posisi petani sekaligus membantu menjaga stabilitas harga komoditas.
Di sektor maritim, Harmansyah menilai pembangunan pelabuhan, dermaga, dan Kampung Nelayan Merah Putih perlu diarahkan untuk memberikan manfaat langsung bagi masyarakat pesisir.
Dukungan infrastruktur, fasilitas penyimpanan dingin atau cold storage, serta sarana penangkapan ikan dinilai penting untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil tangkapan nelayan.
Ia menegaskan, penguatan sektor pertanian dan kelautan harus berjalan beriringan karena keduanya berkaitan erat dengan ketahanan pangan dan sumber penghidupan masyarakat.
Harmansyah juga menilai program Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis yang didukung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berpotensi membuka lapangan kerja baru.
Meski demikian, ia mengajak mahasiswa untuk tetap kritis terhadap pelaksanaan program pemerintah. Aspirasi, evaluasi, dan kritik yang konstruktif diperlukan agar kebijakan yang dijalankan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, akademisi Universitas Cokroaminoto Makassar sekaligus pemerhati media, Ibnu Munsir, menekankan pentingnya peran media dan mahasiswa dalam mengawal pelaksanaan program pemerintahan Prabowo-Gibran.
Menurutnya, media bukan hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Peran tersebut semakin penting di tengah perkembangan teknologi digital dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi juga membawa tantangan berupa penyebaran berita bohong atau hoaks serta informasi yang simpang siur. Karena itu, media dituntut tetap mengedepankan akurasi, verifikasi, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi kepada publik.
“Media ini memiliki peran strategis yang menghubungkan kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Media menjadi jembatan di tengah arus perkembangan teknologi yang serba AI,” ujarnya.
Ibnu menegaskan, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik perlu didasarkan pada data yang kuat dan disertai solusi yang dapat mendorong perbaikan kebijakan.
Menurutnya, program pemerintah harus dievaluasi secara objektif dengan melihat manfaat yang dirasakan masyarakat sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang masih membutuhkan pembenahan.
Dalam konteks ketahanan pangan, ia menyoroti peningkatan produksi beras dan pencetakan sawah. Sementara di sektor maritim, program Kampung Nelayan Merah Putih dinilai berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir.
Ia juga mencontohkan program Sekolah Rakyat sebagai salah satu program yang menurutnya layak diapresiasi karena berupaya memperluas akses pendidikan dan memberikan dukungan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Meski demikian, apresiasi terhadap program pemerintah tidak berarti menutup mata terhadap kekurangan. Evaluasi dan masukan tetap diperlukan agar pelaksanaannya semakin efektif dan tepat sasaran.
“Kalau program itu dijalankan dengan bagus, dengan baik, apa salahnya kita memberi apresiasi? Kalau ada perbaikan, kita memberi masukan dan solusi yang berimbang serta berbasis data,” katanya.
Diskusi refleksi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran tersebut ditutup dengan deklarasi puluhan pemuda Makassar untuk menjaga persatuan serta melawan disinformasi, fitnah, dan kebencian.
Deklarasi ini menjadi penegasan komitmen generasi muda untuk ikut menjaga ruang publik yang sehat, mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memperkuat persatuan di tengah derasnya arus informasi digital.
Melalui kegiatan tersebut, Karang Taruna Sulawesi Selatan berharap mahasiswa dan pemuda dapat mengambil peran aktif dalam mengawal kebijakan publik, menyampaikan kritik secara konstruktif, dan mendorong pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)