Site icon Ujung Jari

Jihadin Peruge Pimpin Paripurna Penyerahan Propemperda 2027, Bupati Luwu Timur Tekankan Kualitas Ranperda

​MALILI,UJUNGJARI.COM — Rapat Paripurna penyerahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2027 berlangsung khidmat di Gedung DPRD Luwu Timur, Selasa (3/11/2026).

​Jalannya sidang strategis ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Luwu Timur, Jihadin Peruge, didampingi oleh Wakil Ketua II DPRD, Hj. Harisah Suharjo. Di bawah pimpinan Jihadin Peruge, rapat paripurna berjalan interaktif dan dihadiri oleh Bupati Luwu Timur Irwan Bachri Syam, jajaran anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkab Luwu Timur.

​Dalam momentum penyerahan Propemperda tersebut, Bupati Irwan Bachri Syam menyampaikan apresiasi atas sinergi legislatif dan eksekutif. Bupati menegaskan bahwa setiap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diusulkan nantinya harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan mendesak serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.

​Menurut Bupati, di bawah pengawalan lembaga legislatif—termasuk pimpinan dan anggota DPRD—keberhasilan pembentukan peraturan daerah tidak diukur dari kuantitas semata, melainkan dari kualitas substansi dan ketepatan waktunya.

​“Setiap rancangan peraturan daerah yang diusulkan harus benar-benar didasarkan pada kebutuhan dan urgensi pembentukan regulasi, serta memiliki kontribusi nyata terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,” tegas Bupati Irwan.

​Lebih lanjut, pihak eksekutif juga diminta untuk menyiapkan kajian hukum dan data pendukung yang matang agar kolaborasi bersama DPRD, khususnya dalam membedah Propemperda 2027 ini, dapat berjalan efektif sesuai aspirasi masyarakat Luwu Timur.

​Melalui sinergi erat antara eksekutif dan pimpinan DPRD seperti Jihadin Peruge, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur optimistis produk hukum yang dihasilkan ke depan mampu memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan publik, dan mempercepat roda pembangunan daerah. (bs)

Exit mobile version