MALILI,UJUNGJARI.COM — Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Luwu Timur, Wahidin Wahid, mendesak PT Pertamina Patra Niaga transparan membuka mekanisme dan dasar perhitungan penetapan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi sektor pertanian dan perikanan.
Desakan tersebut disampaikannya dalam rapat koordinasi evaluasi distribusi BBM bersubsidi bersama Pemkab Luwu Timur, Pertamina, instansi terkait, dan seluruh pengelola SPBU di Aula Dinas Pertanian Luwu Timur, Kamis (5/11/2026).
Wahidin menilai, kejelasan informasi sangat krusial agar petani dan nelayan tidak dirugikan atau dibuat bingung oleh kebijakan pembatasan kuota yang mendadak.
Ia menyoroti masih adanya ketimpangan alokasi di lapangan, seperti perbedaan kuota antar kelompok tani yang bervariasi dari 1.000 liter hingga 2.000 liter tanpa alasan yang jelas.
“Saya harap teman-teman Pertamina terbuka menyampaikan apa masalahnya sampai ada batasan kuota. Jangan sampai minimnya penjelasan membuat masyarakat berprasangka negatif,” ujar Wahidin.
Menurut Wahidin, pasokan BBM bersubsidi merupakan nadi utama penggerak aktivitas produksi pertanian dan perikanan di Luwu Timur. Oleh karena itu, para pelaku usaha membutuhkan kepastian alokasi agar operasional mereka tidak terganggu.
Ia berharap rakor tersebut menjadi wadah diskusi objektif yang mampu melahirkan solusi konkret serta kesepahaman antara DPRD, Pemkab, Pertamina, dan pengelola SPBU demi terwujudnya distribusi BBM subsidi yang adil serta tepat sasaran.