MALILI,UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) bersama Save the Children (StC) resmi menandatangani perjanjian kerja sama pelaksanaan Program Economic Livelihood Capabilities and Violence Elimination for Women (ELEVATE) di Wisma Trans Malili, Rabu (4/11/2026).
Kesepakatan yang ditandatangani Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Lutim dan StC tersebut disaksikan langsung dalam Seminar dan Rapat Koordinasi Multi-Stakeholders Penanganan Kekerasan Berbasis Gender (KBG).
Staf Ahli Hukum dan Pemerintahan Pemkab Lutim, Azwan Aziz, menegaskan bahwa KBG bukan sekadar masalah individu, melainkan isu kemanusiaan dan keadilan sosial yang berdampak pada pembangunan daerah.
“Kita perlu memastikan tersedianya mekanisme pelaporan yang mudah diakses, layanan aman dan berpihak pada korban, pendampingan hukum dan psikologis, serta proses penanganan yang cepat, terpadu, dan tidak diskriminatif,” ujar Azwan saat mewakili Bupati Lutim.
Project Manager Program ELEVATE Save the Children, Ni Nyoman Anna Marthanti, menjelaskan program ini bertujuan melindungi perempuan dan anak dari KBG melalui pemberdayaan ekonomi inklusif yang turut merangkul kelompok penyandang disabilitas. Program ELEVATE dilaksanakan di tiga daerah Luwu Raya, yakni Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
Sementara itu, Kepala Dinsos PPPA Luwu Timur, Masdin, menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus menjalankan fungsi regulator, fasilitator penanganan korban, hingga koordinator lintas instansi guna memastikan perlindungan berjalan efektif.
Dukungan juga datang dari sektor legislatif dan kepolisian. Wakil Ketua II DPRD Lutim Hj. Harisah Suharjo berkomitmen mengawal penganggaran APBD dan regulasi, khususnya dalam menekan maraknya Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO). Di sisi lain, Kasat Reskrim Polres Lutim AKP Jody Dharma memastikan kepolisian siap menindak tegas setiap kasus KBG melalui penegakan hukum yang profesional.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Forkopimda, Kepala Dinas Kominfo SP Andi Tabacina Akhmad, perwakilan OPD, Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI), serta organisasi masyarakat sipil setempat. (ikp)