JAKARTA,UJUNGJARI.COM — Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyatakan niatnya untuk mengundurkan diri dari jabatannya saat bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11).
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya pertemuan yang berlangsung selama sekitar 2,5 jam tersebut. Niat pengunduran diri itu disampaikan Gibran merespons dinamika politik serta putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Prasetyo meluruskan anggapan bahwa Presiden Prabowo menolak keinginan tersebut. Menurutnya, Presiden memberikan sejumlah saran kepada Gibran dalam diskusi tersebut.
“Pak Wapres memohon untuk diberi kesempatan membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” ujar Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Langkah Gibran mengemuka di tengah menguatnya tekanan politik di parlemen. Sebanyak 50 anggota dari enam fraksi di DPR RI telah menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik kelayakan syarat administrasi Gibran.
Sebelumnya, MA memutuskan surat keterangan (suket) penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan saat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan ini memperkuat temuan MK yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA milik Gibran di Singapura maupun Australia.
DPR merespons putusan hukum tersebut dengan mengulirkan mekanisme HMP sesuai ketentuan Undang-Undang MD3. Hak tersebut mengatur penanganan atas dugaan pelanggaran hukum maupun kondisi di mana Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat jabatan.
Menanggapi polemik ijazah tersebut, Gibran menegaskan keberlanjutan pendidikannya hingga jenjang perguruan tinggi. “Kalau saya tidak lulus SMA, tidak mungkin saya bisa kuliah sampai jenjang S1 di Singapura,” kata Gibran.