MAKASSAR, UJUNGJARI—Aktivis Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Pusat mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan segera menetapkan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi proyek Smart Library dan Smart Controlling pada Dinas Pendidikan Sulsel.
Desakan itu bukan tanpa alasan. Dua proyek yang menelan anggaran puluhan miliar rupiah tersebut diduga bermasalah dan terindikasi mengalami penggelembungan harga (mark-up) hingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara miliaran rupiah.
Proyek Smart Controlling System, misalnya, merupakan pengadaan CCTV berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dan sistem pengawasan untuk 106 SMA dan SMK pada tahun anggaran 2024. Proyek ini memiliki nilai kontrak mencapai Rp28,06 miliar.
Sementara proyek Smart and Bookless Library Dinas Pendidikan Sulsel tahun anggaran 2022 memiliki nilai lebih dari Rp20 miliar. Proyek perpustakaan digital tersebut juga diduga bermasalah, terutama pada aspek perencanaan dan pelaksanaannya.
Wakil Ketua GNPK Pusat, Ramzah Thabraman, menegaskan bahwa kedua perkara tersebut telah memasuki tahap penyidikan. Karena itu, ia meminta tim penyidik Kejati Sulsel segera menuntaskan pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Menurut Ramzah, penyidikan tidak boleh berjalan berlarut-larut tanpa kejelasan mengenai pihak yang harus mempertanggungjawabkan dugaan penyimpangan anggaran tersebut.
Tak hanya itu, GNPK juga meminta jaksa memperluas penelusuran ke lingkungan legislatif Sulsel. Pasalnya, muncul dugaan adanya keterlibatan pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD dalam penganggaran maupun pelaksanaan kedua proyek tersebut.
“Kami minta Kejati tegas. Jangan ada tebang pilih. Seret semua pejabat dan mantan pejabat yang terlibat di dalam dua proyek Smart tersebut,” tegas Ramzah.
Ia berharap penyidik tidak hanya berfokus pada pelaksana proyek, tetapi juga menelusuri seluruh mata rantai pengambilan keputusan, mulai dari proses penganggaran, perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan kegiatan.
Dengan demikian, apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain, termasuk unsur legislatif, proses hukum harus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Penyidikan Dimulai 20 Oktober
Sebelumnya, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengungkapkan bahwa penyidikan perkara tersebut dimulai berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tertanggal 20 Oktober 2026.
Dalam penyidikan itu, jaksa mendalami dugaan penggelembungan harga (mark-up) serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan nomenklatur resmi.
Perkembangan penanganan perkara tersebut disampaikan Syarifuddin dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sulsel, Senin (2/11/2026).
Dalam pemaparannya, Syarifuddin didampingi Asisten Intelijen Ferizal, Asisten Tindak Pidana Khusus Douglas Pamino Nainggolan, Kepala Seksi Penerangan Hukum Soetarmi, serta Kepala Seksi Penyidikan Idham.
Pernyataan Kajati mengenai dugaan mark-up tersebut semakin memperkuat perhatian publik terhadap penanganan proyek Smart Library dan Smart Controlling.
Kini, publik menanti keseriusan Kejati Sulsel membongkar dugaan penyimpangan kedua proyek tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain di balik penganggaran dan pelaksanaannya. (*)