Oleh: ARIFAI ILYAS
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia Kalimantan Utara
Wakil Ketua MPW Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Utara
BAYANGKAN dua orang membaca kabar tentang kenaikan nilai ekspor mineral. Seorang pejabat melihat tambahan devisa dan peluang memperbesar industri nasional. Seorang ibu di desa sekitar tambang teringat biaya membeli air bersih yang dahulu ia peroleh dari sumur. Keduanya sedang membicarakan perekonomian yang sama.
Namun, pengalaman sang ibu jarang memperoleh tempat dalam laporan keberhasilan investasi. Di situlah perdebatan mengenai nasionalisme ekonomi seharusnya dimulai. Setiap keputusan untuk mengambil kekayaan dari bumi Indonesia perlu menjawab pertanyaan yang dekat dengan kehidupan warga. Siapa yang memperoleh penghasilan, siapa yang kehilangan sesuatu, dan apa yang kelak diwarisi anak-anak mereka?
Secara filosofis, hak suatu bangsa untuk mengelola kekayaan alam mengandung kewajiban terhadap sesama warga. Tidak seorang pun menciptakan cadangan mineral di bawah tanah. Orang yang lahir jauh dari kawasan tambang tetap mempunyai kepentingan atas penggunaannya. Pada saat yang sama, keluarga yang hidup turun-temurun di atasnya mempunyai hubungan dengan tanah yang tidak terwakili dalam harga jual per meter persegi.
Di sana ada kebun, makam keluarga, sumber air, dan pengetahuan tentang musim. Keadilan mengharuskan negara memperhitungkan kedua kepentingan tersebut setiap kali mengambil keputusan atas nama bangsa.
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberi tujuan yang jelas bagi penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam, yakni “sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Ayat (4) menempatkan keberlanjutan dan wawasan lingkungan dalam kerangka demokrasi ekonomi.
Jika kedua ayat itu dibaca bersama, pemerintah mempunyai alasan konstitusional untuk mempertanyakan proyek yang menguntungkan secara komersial tetapi mengancam sumber air suatu wilayah. Menunda proyek sampai persoalan air terjawab merupakan bentuk tanggung jawab ekonomi. Ongkos menyediakan air pengganti tetap harus dibayar oleh seseorang, meskipun angka itu tidak tercantum dalam neraca perusahaan.
Sejarah Jawa pada abad kesembilan belas memperlihatkan betapa jauhnya jarak antara keberhasilan perdagangan dan kebebasan produsen. Melalui sistem tanam paksa yang mulai diterapkan pada 1830, pemerintah kolonial Belanda mengerahkan penduduk desa untuk menghasilkan tanaman ekspor. Gula dari Jawa memberi pemasukan bagi negeri Belanda.
Penelitian Melissa Dell dan Benjamin Olken (2020) juga menemukan bahwa kawasan di dekat bekas pabrik gula kemudian memiliki lebih banyak infrastruktur dan kegiatan industri. Kedua kenyataan itu layak dibaca bersama. Jalan dan pabrik dapat meninggalkan manfaat ekonomi yang panjang, sementara orang yang mengerahkan tenaga untuk membangunnya hanya mempunyai sedikit kuasa untuk menentukan syaratnya.
Pelajaran sejarah itu menjadi relevan ketika kita merundingkan investasi hari ini. Sebuah jalan angkutan dapat mempercepat pengiriman hasil produksi ke pelabuhan. Manfaatnya bagi desa bergantung pada perkara yang amat praktis. Apakah petani boleh melewatinya? Siapa yang memperbaiki jembatan yang rusak akibat kendaraan berat? Apakah jalurnya memutus saluran irigasi?
Kemerdekaan memberi kita kesempatan menetapkan syarat semacam itu sejak awal. Kesempatan tersebut terbuang apabila pemerintah baru mengundang warga untuk berbicara setelah lokasi, rancangan, dan jadwal proyek selesai ditentukan.
Saya memahami nasionalisme ekonomi sebagai kemampuan bangsa menentukan syarat pengelolaan kekayaannya demi kepentingan rakyat. Modal, teknologi, dan pasar dari luar negeri dapat membantu tujuan tersebut. Pemerintah perlu mengetahui apa yang dipertukarkan dalam setiap kerja sama. Berapa lama fasilitas pajak diperlukan? Keahlian apa yang akan dikuasai tenaga Indonesia? Siapa yang menanggung pemulihan apabila usaha berhenti lebih cepat daripada perkiraan?
Pertanyaan yang sama patut diajukan kepada perusahaan milik negara dan pengusaha dalam negeri. Asal pemilik modal memberi sedikit petunjuk tentang upah pekerja, mutu pengawasan, atau nasib pemasok kecil. Hilirisasi mineral memperjelas persoalan ini.
Mengolah bijih di dalam negeri membuka peluang memperoleh penghasilan dari pekerjaan yang sebelumnya berlangsung di negara lain. Namun, nilai produk yang keluar dari pabrik belum menunjukkan bagian yang akhirnya diterima masyarakat. Mesin mungkin dibeli dari luar negeri, laba dibagikan kepada pemegang saham, dan listrik mendapat dukungan anggaran.
Karena itu, penilaian proyek perlu mempertemukan manfaat dengan biaya yang menyertainya. Upah, penerimaan publik, dan pesanan bagi pemasok domestik perlu dibaca bersama dengan biaya insentif, kebutuhan energi, serta dampak terhadap penghidupan warga sekitar.
Bagi sebuah bengkel di kabupaten penghasil mineral, peluang industrialisasi bermula dari pesanan yang sanggup dikerjakannya. Jika kontrak perawatan mesin terlalu besar, hanya segelintir perusahaan yang mampu mengajukan penawaran. Pengelola pabrik dapat memisahkan pekerjaan sesuai keahlian, mengumumkan standar keselamatan, serta memberi kesempatan bagi bengkel setempat untuk mengikuti uji kelayakan.
Pemerintah daerah dapat membantu pelatihan berdasarkan kebutuhan tersebut. Pemilik bengkel memperoleh alasan untuk membeli peralatan dan melatih pekerja karena ia mengetahui pekerjaan yang tersedia. Dari pesanan berulang seperti itulah sebuah daerah perlahan menguasai kemampuan industri. Pemerataan juga menyangkut hubungan antara daerah penghasil, daerah terdampak, dan wilayah lain di Indonesia.
Penduduk di sekitar tambang beralasan menuntut perbaikan jalan dan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan beban di wilayahnya. Kabupaten tetangga di hilir sungai juga berhak didengar apabila mutu airnya terancam. Sementara itu, anak yang tinggal di pulau tanpa cadangan mineral tetap membutuhkan guru dan layanan kesehatan.
Saya mengusulkan agar pembahasan pembagian penerimaan dimulai dengan memetakan beban nyata pada setiap wilayah. Dengan demikian, solidaritas nasional dapat berjalan bersama penghargaan terhadap masyarakat yang menanggung akibat langsung.
Di tingkat kabupaten, pemerintah dan DPRD dapat menerbitkan laporan tahunan yang menghubungkan penerimaan sumber daya alam dengan hasil belanja. Warga perlu mengetahui berapa anggaran untuk layanan air, desa mana yang dilayani, serta berapa rumah yang benar-benar memperoleh sambungan. Jika instalasi sudah dibangun tetapi air hanya mengalir dua hari dalam sepekan, persoalannya mungkin terletak pada biaya operasi atau ketersediaan teknisi.
Informasi itu membantu masyarakat mengoreksi keputusan anggaran berikutnya. Angka rupiah memperoleh arti ketika warga bisa menghubungkannya dengan air yang mengalir di rumah mereka. Pemerataan harus dimulai sebelum keuntungan dibagikan.
Sebelum izin diputuskan, peta wilayah, kebutuhan air, pilihan lokasi, dan perkiraan dampak perlu disajikan dalam bahasa yang dipahami warga. Petani penggarap, perempuan pengolah ikan, dan masyarakat adat mungkin mengalami dampak berbeda meskipun tinggal di desa yang sama.
Pertemuan pada jam kerja atau undangan yang hanya disampaikan kepada pemilik tanah dapat menghilangkan suara mereka. Pemerintah perlu mencatat usulan warga berikut tanggapannya, menyediakan waktu untuk memeriksa perubahan rancangan, dan membuka jalur keberatan yang dapat digunakan tanpa biaya perjalanan yang memberatkan. Ada keberatan yang patut ditanggapi.
Persyaratan yang terlalu banyak dapat memperlambat investasi dan mempersempit kesempatan kerja. Kekhawatiran itu masuk akal, terutama bagi daerah yang membutuhkan lapangan pekerjaan sekarang. Jawabannya terletak pada kepastian proses.
Pemerintah dapat menetapkan batas waktu pemeriksaan, mengumumkan dokumen yang diperlukan sejak awal, dan menjelaskan alasan menerima atau menolak usulan. Investor dapat menghitung biaya pemulihan sebelum menanam modal.
Warga juga memperoleh kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab jika sumur mereka tercemar. Prosedur yang dapat diperkirakan mengurangi ruang tawar-menawar di belakang meja. Pilihan ekonomi setiap daerah tentu berbeda.
Pada wilayah yang bertumpu pada perikanan, misalnya, nilai tambah dapat tumbuh melalui pabrik es, tempat penyimpanan dingin, dan angkutan yang terjadwal. Nelayan yang harus menjual ikan beberapa jam setelah mendarat mempunyai pilihan pembeli yang terbatas. Koperasi dapat menyediakan es dan menggabungkan hasil tangkapan beberapa perahu agar biaya pengiriman lebih terjangkau. Sebelum membangun gudang, anggota perlu menghitung tagihan listrik, volume ikan pada musim sepi, dan kesediaan pembeli.
Jika perhitungannya masuk akal, investasi sederhana itu dapat memperbaiki posisi tawar nelayan untuk waktu yang lama. Untuk daerah tambang, perencanaan justru harus berangkat dari hari ketika produksi berakhir.
Sebagian penerimaan selama harga komoditas tinggi sebaiknya disisihkan dengan aturan penyetoran, penggunaan, dan audit yang terbuka. Besarnya perlu mempertimbangkan kebutuhan dasar yang belum terpenuhi serta kemampuan anggaran daerah. Dana itu dapat membantu membiayai peralihan pekerjaan dan menjaga layanan publik ketika penerimaan menurun.
Kewajiban perusahaan memulihkan lahan tetap perlu dijamin tersendiri. Mencampurkan kedua keperluan tersebut akan membuat masyarakat memakai tabungan masa depannya untuk membayar kerusakan yang semestinya menjadi tanggung jawab pelaku usaha. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan di daerah dapat mengambil bagian sejak awal.
Bayangkan seorang lulusan sekolah kejuruan yang belajar merawat pompa di kawasan pertambangan. Ketika tambang tutup, keterampilannya juga dibutuhkan oleh perusahaan air minum, pengolahan pangan, atau galangan kapal. Kemungkinan itu perlu dirancang melalui kurikulum, pengalaman kerja, dan sertifikasi yang diakui lintas industri.
Pemerintah daerah dapat menilai hasil pelatihan dengan menelusuri pekerjaan para lulusan setahun kemudian. Apabila peserta memegang sertifikat tetapi tetap kesulitan memperoleh pekerjaan, sekolah dan pemberi kerja mempunyai dasar untuk memperbaiki program bersama. Ukuran keberhasilan juga perlu disepakati selagi proyek masih direncanakan.
Pemerintah daerah bersama warga dapat mencatat keadaan awal sungai, pendapatan nelayan, harga kebutuhan pokok, dan jumlah pekerja setempat yang memiliki keahlian tertentu. Catatan itu memberi dasar pembanding ketika perusahaan melaporkan kemajuan lima tahun kemudian.
Kenaikan upah nominal, misalnya, perlu dibaca bersama kenaikan sewa rumah dan harga pangan. Keluarga yang mendapat pekerjaan baru mungkin mengalami kemajuan, sedangkan tetangganya yang hidup dari penghasilan tetap justru terdesak. Kedua pengalaman itu selayaknya ikut menentukan langkah pemerintah berikutnya.
Hasil penilaian tersebut perlu dibicarakan dalam rapat anggaran yang terbuka. Jika pendapatan daerah meningkat sementara biaya hidup melonjak, pemerintah dapat mendahulukan angkutan umum atau pasar pangan yang terjangkau.
Jika hasil tangkapan menurun, pemeriksaan mutu perairan perlu segera dilakukan. Dengan cara itu, angka yang dikumpulkan memengaruhi keputusan belanja tahun berikutnya. Pada akhirnya, saya ingin membayangkan seorang anak di daerah penghasil mineral yang kelak dapat memilih untuk menjadi teknisi, mengelola kebun keluarga, atau membangun usaha di kampungnya sendiri.
Pilihan itu terbuka karena pendapatan dari tambang pernah dipakai untuk memperbaiki sekolah, menjaga sumber air, dan menumbuhkan usaha setempat. Kelak ia mungkin melewati bekas kawasan tambang tanpa pernah menyaksikan truk pengangkut bijih.
Namun, melalui pekerjaan yang dapat dipilihnya dan air yang tetap dapat diminumnya, ia menikmati bagian yang sah dari kekayaan negeri ini. Bagi saya, itulah ukuran paling jujur dari nasionalisme ekonomi Indonesia.