GOWA, UJUNGJARI.COM — Sekretaris Kabupaten Gowa Andy Azis Peter mengatakan keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya diukur dari pemenuhan dokumen administrasi maupun capaian nilai evaluasi tapi harus tercermin melalui perubahan pola kerja aparatur, peningkatan kualitas pelayanan, penguatan integritas serta kemampuan pemerintah menghadirkan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa terus mendorong percepatan pelaksanaan RB (reformasi birokrasi) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Sekretaris Kabupaten Gowa Andy Azis Peter mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Gowa Tahun 2025 mencapai 78,71 dengan kategori BB. Capaian tersebut meningkat 0,44 poin dibandingkan tahun 2024 yang berada pada angka 78,27.
Dia menyebutkan komponen RB General mengalami peningkatan dari 66,29 menjadi 67,32. Adapun RB Tematik mengalami penurunan dari 11,98 menjadi 11,39.
“Capaian ini patut kita apresiasi, namun penurunan RB Tematik harus menjadi perhatian bersama. Kita perlu memperkuat keterkaitan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat,” tandas Sekkab Gowa saat membuka kegiatan monitoring pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi tahun 2026 di Hotel Vasaka Makassar pada Rabu (11/11).
Andy Azis mengatakan, memasuki tahun 2026, pelaksanaan RB mengacu pada 15 indikator RB General dalam Lembar Kerja Evaluasi Kementerian PANRB. Indikator tersebut mencakup aspek akuntabilitas kinerja, integritas, kepuasan masyarakat, pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pengadaan, kualitas kebijakan, pengendalian intern hingga digitalisasi arsip.
Di sisi lain, Kabupaten Gowa juga mencatatkan capaian positif pada Indeks Reformasi Hukum sebesar 73,80, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70,01. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan indikator reformasi birokrasi lainnya.
Untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2026 berjalan optimal, dirinya menekankan lima hal penting, yakni komitmen pimpinan, pencapaian target, kualitas data dan bukti dukung, koordinasi dan kolaborasi antarperangkat daerah serta penguatan RB Tematik.
Andy Azis pun meminta seluruh kepala perangkat daerah terlibat langsung dalam mengendalikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan memastikan setiap rencana aksi dijalankan sesuai tanggung jawab masing-masing.
Setiap perangkat daerah diminta melaksanakan evaluasi secara berkala, memastikan validitas dan akurasi data dukung serta segera mengambil langkah percepatan terhadap target yang belum tercapai.
“Saya juga meminta Bagian Organisasi selaku koordinator agar mengoptimalkan fungsi fasilitasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Setiap hasil monitoring harus ditindaklanjuti dengan langkah perbaikan yang jelas dan terukur,” tegasnya.
Ditegaskan Sekkab, pemanfaatan teknologi informasi perlu diarahkan untuk menyederhanakan proses pemerintahan, mempercepat pelayanan, dan meningkatkan transparansi.
“Masyarakat tidak menilai keberhasilan pemerintah dari banyaknya dokumen yang disusun tapi dari kemudahan pelayanan, kepastian prosedur, kecepatan penyelesaian urusan dan manfaat yang mereka rasakan. Kita harus menghadirkan pemerintahan yang semakin berkualitas dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Sementara, Kabag Organisasi Setkab Gowa Taufik, mengatakan kegiatan monitoring tersebut merupakan tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tahun sebelumnya.
Dijelaskan Taufik, berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PANRB tahun 2025, nilai indeks reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Gowa mencapai 78,71 dengan kategori BB.
“Kurang lebih satu koma tiga poin lagi kita sudah berada pada posisi A. Semoga pencapaian tahun 2026 ini bisa sama-sama kita wujudkan, mengingat beberapa indikator strategis sudah menunjukkan tanda-tanda peningkatan nilai daripada tahun sebelumnya,” kata Taufik.
Peserta dalam kegiatan tersebut, kata Taufik, merupakan perangkat daerah yang menjadi objek monitoring pada 15 area reformasi birokrasi general dan dua area reformasi birokrasi tematik.
Lima belas area reformasi birokrasi general tersebut meliputi sistem akuntabilitas kinerja, reformasi hukum, survei kepuasan masyarakat, survei penilaian integritas, opini BPK, tindak lanjut rekomendasi temuan BPK, pelayanan publik.
Kemudian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, sistem merit, tata kelola pemerintahan, pembangunan statistik, kualitas kebijakan, tindak lanjut pengaduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR, tingkat maturitas SPIP serta digitalisasi arsip. Sementara itu, dua area reformasi birokrasi tematik meliputi penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.
“Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat memperkuat koordinasi, mempercepat pelaksanaan rencana aksi serta meningkatkan capaian indikator reformasi birokrasi secara berkelanjutan,” tandas Taufik. –