MAKASSAR,UJUNGJARI.COM – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mulai mencermati kemampuan keuangan daerah dalam menopang sejumlah agenda pembangunan pada APBD Pokok 2027. Legislatif ingin memastikan setiap program yang direncanakan pemerintah kota memiliki perhitungan pembiayaan yang matang, terutama proyek-proyek besar yang membutuhkan anggaran secara bertahap dan berkelanjutan.
Pembahasan gambaran umum Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 mulai dilakukan Banggar semingguan. Koordinator Banggar DPRD Makassar, Andi Suharmika, mengoordinasikan pembahasan tersebut sebagai bagian dari proses mencermati arah kebijakan belanja pemerintah kota untuk tahun anggaran mendatang.
Sejumlah program yang disiapkan eksekutif menjadi perhatian legislatif di antaranya pembangunan Stadion Untia, revitalisasi Lapangan Karebosi, program seragam sekolah gratis, hingga sambungan air bersih gratis melalui PDAM.
Wakil Ketua DPRD Makassar ini memandang, penyusunan anggaran tidak cukup hanya dengan memasukkan seluruh program prioritas ke dalam dokumen perencanaan. Setiap usulan harus dilihat berdasarkan tingkat kebutuhan, kesiapan pelaksanaan, serta kemampuan keuangan daerah. Apalagi, beberapa proyek pembangunan membutuhkan komitmen anggaran lintas tahun yang harus diperhitungkan secara cermat.
”Pembahasan KUA-PPAS menjadi tahapan penting untuk melihat seberapa realistis program yang direncanakan pemerintah. Karena perencanaan pembangunan harus memiliki keseimbangan antara proyek infrastruktur berskala besar dan kebutuhan pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam pembahasan tersebut, pembangunan Stadion Untia dan revitalisasi Lapangan Karebosi menjadi bagian dari agenda yang membutuhkan perhatian dari sisi pembiayaan, kedua proyek tersebut direncanakan menggunakan skema tahun jamak sehingga alokasi anggarannya akan berpengaruh terhadap struktur belanja daerah pada beberapa tahun mendatang.
”Yang paling penting dalam pembahasan APBD 2027 ini adalah bagaimana kita melihat kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan, jangan sampai program yang direncanakan begitu banyak, tetapi ketika masuk pada pelaksanaannya ternyata kemampuan anggaran kita tidak cukup untuk menopang semuanya karena itu, setiap program harus dihitung secara matang, dilihat tingkat urgensinya, kemudian disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kami di Banggar tentu ingin memastikan bahwa anggaran yang disusun benar-benar memiliki manfaat dan tidak hanya besar dari sisi nominal, tetapi juga harus jelas hasil yang ingin dicapai,” jelasnya.
Menurutnya, proyek dengan skema multiyears membutuhkan perhatian khusus karena konsekuensi pembiayaannya tidak berhenti dalam satu tahun anggaran. Pemerintah harus memiliki perencanaan yang jelas mengenai tahapan pekerjaan, kebutuhan dana setiap tahun, hingga target penyelesaian proyek.
Hal tersebut penting agar keberlanjutan pembangunan tidak mengganggu pembiayaan program lainnya apalagi, APBD memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
”Kalau berbicara pembangunan, tentu kita mendukung program-program yang memang dibutuhkan Kota Makassar, tetapi dukungan itu juga harus disertai dengan perhitungan yang rasional. Proyek besar seperti stadion maupun revitalisasi Karebosi harus dilihat bagaimana kesiapan perencanaannya, berapa kebutuhan anggarannya, bagaimana tahapan pekerjaannya, dan sejauh mana kemampuan daerah membiayainya. Jangan sampai karena kita terlalu fokus pada satu proyek, kemudian ada kebutuhan lain yang justru tidak mendapatkan perhatian. APBD ini harus mampu mengakomodasi berbagai kepentingan pembangunan secara seimbang,” lanjutnya.
Selain pembangunan fisik, Banggar juga menaruh perhatian terhadap program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat program seragam sekolah gratis dan sambungan air bersih gratis melalui PDAM menjadi agenda yang perlu dipastikan kesiapan penganggarannya.
Ia memandang program pendidikan dan kesehatan tidak boleh ditempatkan sebagai pelengkap dalam penyusunan anggaran. Ketersediaan fasilitas sekolah yang layak, perbaikan sarana pendidikan, serta dukungan terhadap tenaga pendidik dan tenaga kesehatan merupakan kebutuhan yang harus diperhitungkan secara berkelanjutan.
Begitu pula pelayanan di wilayah kepulauan, pemerataan pembangunan harus menjadi pertimbangan agar masyarakat yang berada jauh dari pusat kota tetap memperoleh akses pelayanan publik yang memadai.
“Program yang langsung dirasakan masyarakat juga harus menjadi perhatian utama, kita tidak ingin anggaran hanya terlihat besar karena banyaknya proyek pembangunan, sementara kebutuhan dasar masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi, pendidikan, kesehatan, air bersih, dan infrastruktur lingkungan merupakan hal yang sangat dekat dengan kehidupan warga,” katanya.
“Jadi, dalam pembahasan nanti kita harus melihat bagaimana program-program tersebut mendapatkan ruang dalam APBD. Ukurannya bukan hanya berapa banyak kegiatan yang dimasukkan, tetapi sejauh mana anggaran itu mampu menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat,” sambungnya.
Ia juga akan mencermati pokok-pokok pikiran anggota DPRD yang berasal dari hasil penjaringan aspirasi masyarakat melalui kegiatan reses. Usulan tersebut dinilai penting karena mencerminkan kebutuhan warga di masing-masing daerah pemilihan. Ia berharap aspirasi yang telah dihimpun tidak berhenti sebagai catatan administratif, melainkan dapat dipetakan sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran. Dengan begitu, kebutuhan masyarakat yang selama ini disampaikan melalui wakil rakyat dapat memperoleh tindak lanjut dalam program perangkat daerah.
”Pokok-pokok pikiran anggota DPRD juga harus menjadi bagian dari perhatian dalam penyusunan anggaran. Itu merupakan hasil dari kegiatan reses dan pertemuan langsung dengan masyarakat ada kebutuhan infrastruktur lingkungan, fasilitas umum, dan berbagai persoalan lain yang disampaikan warga. Tentu semuanya tidak bisa langsung diakomodasi sekaligus karena kita juga harus melihat kemampuan keuangan daerah, tetapi paling tidak, setiap usulan harus dipetakan, diprioritaskan, dan dilihat mana yang memang mendesak untuk direalisasikan. Jangan sampai aspirasi masyarakat sudah dihimpun, tetapi tidak memiliki tindak lanjut yang jelas,” tuturnya.