MAKASSAR, UJUNGJARI – Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menahan seorang wanita berinisial AH, tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyaluran kredit fiktif pada salah satu lembaga jasa keuangan di Kota Makassar.
Akibat dugaan manipulasi tersebut, negara ditaksir mengalami kerugian hingga Rp2,31 miliar. Penyidik menemukan sedikitnya 16 kredit fiktif yang diduga dicairkan melalui rekayasa data dan persyaratan pengajuan pinjaman.
Penahanan AH dilakukan tim penyidik Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sulsel, Senin (16/11/2026), setelah penyidik mengantongi sedikitnya dua alat bukti yang sah.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, mengungkapkan penetapan tersangka terhadap AH dilakukan setelah pemeriksaan terhadap tujuh orang saksi dan satu orang ahli, disertai pengumpulan sejumlah dokumen terkait perkara tersebut.
Penetapan tersangka tertuang dalam Surat Perintah Nomor TAP-362/P.4/Fd.2/11/2026 tertanggal 10 November 2026.
“Penyidikan perkara ini sebenarnya telah dimulai sejak 30 September 2026. Tim penyidik bergerak profesional untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab,” kata Soetarmi.
Sebelum ditahan, AH terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dokter Klinik Adhyaksa. Selanjutnya, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-165/P.4.5/Fd.2/11/2026.
AH ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 16 November hingga 5 Desember 2026 di Lapas Kelas I Makassar.
Rekayasa Data
Dalam konstruksi perkara yang disampaikan Kejati Sulsel, AH diduga melakukan manipulasi penyaluran kredit saat menjabat sebagai Kepala Unit pada lembaga jasa keuangan tersebut.
Modus yang diduga dilakukan berlangsung pada Februari hingga Mei 2026. Tersangka disebut mengajukan sekaligus mencairkan pinjaman dengan merekayasa data dan persyaratan administrasi calon penerima kredit.
Proses pengajuan hingga pencairan kredit tersebut diduga dilakukan secara sepihak tanpa mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang berlaku.
Dari praktik tersebut, penyidik menemukan 16 kredit yang diduga fiktif dengan total nilai kerugian negara mencapai Rp2.315.754.000.
Kejati Sulsel memastikan penyidikan perkara ini belum berhenti pada penahanan AH. Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam dugaan manipulasi penyaluran kredit tersebut.
Kajati Sulsel, melalui Soetarmi, juga mengingatkan seluruh saksi yang dipanggil agar bersikap kooperatif dan tidak melakukan tindakan yang dapat menghambat proses penyidikan.
Saksi diminta tidak menghilangkan atau merusak barang bukti, merintangi penyidikan, maupun melakukan upaya lobi terkait penanganan perkara.
Untuk mengungkap perkara secara menyeluruh, tim penyidik juga menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk penggeledahan, pemblokiran rekening, serta penelusuran aliran dana dan aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana tersebut.
Langkah ini dilakukan melalui pendekatan follow the money dan follow the asset guna menelusuri ke mana aliran dana hasil pencairan kredit diduga bermuara.
Dalam perkara ini, AH disangkakan dengan pasal primer Pasal 603 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Sementara sangkaan subsider menggunakan Pasal 604 juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Kejati Sulsel menyatakan akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga turut bertanggung jawab dalam perkara tersebut. (*)
