MAKASSAR,UJUNGJARI.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar mematangkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah melalui pembahasan serta penandatanganan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Penandatanganan kesepakatan tersebut dilangsungkan dalam Rapat Paripurna Kelima Belas Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2026/2027 di Ruang Sipakatau, Balai Kota Makassar, Minggu (15/11/2026) malam. Rapat paripurna ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, didampingi Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar.
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Makassar, Ray Suryadi Arsyad, menjelaskan bahwa secara substansi rancangan KUA Tahun Anggaran 2027 telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2026.
“Lewat rapat paripurna ini, kami dari Banggar DPRD Makassar menyampaikan rekomendasi atas hasil pembahasan rancangan KUA-PPAS APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah,” ujar Ray Suryadi saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Optimalisasi SiLPA dan Peningkatan IPM Dalam pandangannya, Banggar memberikan apresiasi atas koordinasi efektif yang dibangun oleh TAPD bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menghadirkan akurasi data fiskal.
Kendati demikian, Banggar memberikan sejumlah catatan penting agar kebijakan belanja daerah tahun depan benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi:
Pemanfaatan SiLPA 2026: Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2026 yang digeser ke tahun anggaran 2027 harus dialokasikan secara optimal, terukur, dan akuntabel agar langsung dirasakan manfaatnya oleh publik.
Fokus Indikator Utama Pembangunan: Alokasi anggaran diminta memperkuat perangkat daerah yang strategis dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM), meningkatkan kualitas pelayanan publik, menekan angka kemiskinan, serta mengurangi tingkat pengangguran terbuka.
Keberlanjutan Program Prioritas: Penyesuaian belanja oleh TAPD harus tetap menjamin pelaksanaan program mendesak dalam RKPD 2027 serta RPJMD Kota Makassar 2025–2029 dapat berjalan tanpa hambatan. Hasil pembahasan terperinci antara Banggar dan TAPD selanjutnya diserahkan kepada Wali Kota Makassar untuk dijadikan pedoman penyempurnaan dokumen anggaran.
Melalui arah kebijakan fiskal yang matang ini, Pemkot Makassar optimis postur APBD 2027 akan semakin terarah, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi pemerataan kesejahteraan warga kota.
