TAKALAR, UJUNGJARI – Polemik pembangunan ratusan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di Kabupaten Takalar kian mengemuka. Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (DPN-GNPK) mendesak DPRD Takalar segera mengambil langkah tegas menyusul dugaan pembangunan sejumlah fasilitas SPKLU tanpa mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Wakil Ketua DPN-GNPK, Ramzah Thabraman, meminta DPRD Takalar tidak sekadar mempertanyakan persoalan tersebut, tetapi segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan seluruh pihak terkait, termasuk perusahaan vendor dan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis.
“DPRD Takalar harus segera menggelar RDP dengan semua pihak yang terkait dengan proyek SPKLU ini. Kok bisa puluhan dari ratusan titik SPKLU dibangun tanpa mengantongi izin PBG? Ini ada apa? Ini persoalan bisnis, daerah dapat apa?” tegas Ramzah, Senin (16/11/2026).
Ramzah juga meminta DPRD menelusuri dugaan monopoli usaha dalam pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik tersebut.
Menurutnya, apabila dalam RDP ditemukan indikasi pelanggaran hukum, DPRD perlu mengeluarkan rekomendasi kepada aparat penegak hukum (APH) agar dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kalau ditemukan unsur melawan hukum, kami minta DPRD Takalar mengeluarkan rekomendasi kepada APH untuk melakukan pengusutan,” tandasnya.
Ramzah turut mengapresiasi sikap anggota Komisi I DPRD Takalar, Ahmad Sabang, yang lebih awal menyoroti sejumlah persoalan dalam pembangunan SPKLU, khususnya terkait legalitas perizinan dan pemanfaatan aset milik pemerintah daerah.
Sebelumnya, Ahmad Sabang mempertanyakan legalitas pembangunan fasilitas pengisian kendaraan listrik yang dilakukan PT Wanua Batara Maitralam. Sorotan terutama diarahkan pada sejumlah titik pembangunan yang memanfaatkan lahan aset pemerintah daerah, termasuk di kawasan perkantoran pemerintahan.
Ahmad menilai terdapat sejumlah persyaratan administratif dan perizinan yang perlu dipastikan telah dipenuhi oleh pihak pelaksana sebelum pembangunan dilakukan.
“Kami sangat menyayangkan pembangunan ini. Terlalu banyak aturan dan persyaratan formal yang diduga diabaikan oleh vendor,” tegas Ahmad.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, Ahmad menduga pembangunan SPKLU tersebut berlangsung tanpa izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui instansi teknis Dinas PUPR, serta belum mendapatkan persetujuan dari bidang pengelolaan aset daerah.
Ia menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata menyangkut kelengkapan administrasi pembangunan. Pemanfaatan aset pemerintah untuk kepentingan bisnis juga harus memiliki dasar hukum dan mekanisme kontribusi yang jelas terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
“Kalau aset daerah dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis, tentu harus ada mekanisme yang jelas. Daerah tidak boleh dirugikan. Harus dipastikan apakah ada kewajiban pajak, retribusi, atau bentuk penerimaan daerah lainnya yang seharusnya masuk ke kas daerah,” ujarnya.
Selain persoalan perizinan dan aset, Ahmad turut menyoroti aspek tata ruang dan lokasi pembangunan. Ia mengingatkan agar pendirian fasilitas SPKLU tidak sampai mengganggu ruang publik, terutama apabila menggunakan trotoar yang merupakan fasilitas bagi pejalan kaki.
“Bayangkan kalau mereka membangun di atas trotoar jalan. Itu jelas merupakan hak pejalan kaki. Pembangunan investasi tidak boleh mengabaikan aturan tata ruang maupun kepentingan masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal, yang dikonfirmasi Senin 16 November 2026, terkait polemik tersebut menyatakan pihaknya akan segera mengagendakan RDP untuk membahas pembangunan ratusan titik SPKLU di Takalar.
“Kami akan segera mengagendakan RDP terkait pembangunan ratusan SPKLU di Takalar,” tegas Muhammad Rijal.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, pihak vendor dan pelaksana pembangunan SPKLU masih dalam proses pengurusan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS) di Dinas PTSP Takalar.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kelengkapan perizinan, termasuk PBG yang menjadi salah satu aspek legalitas pembangunan gedung atau bangunan.
Ironisnya, di tengah proses pengurusan perizinan tersebut, pembangunan fasilitas SPKLU dilaporkan telah berlangsung di puluhan titik.
DPRD Takalar diharapkan dapat mengurai persoalan ini secara terbuka melalui RDP, mulai dari legalitas pembangunan, status pemanfaatan aset daerah, kesesuaian tata ruang hingga potensi kontribusi terhadap PAD.
Dengan demikian, investasi pengembangan infrastruktur kendaraan listrik di Takalar tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak mengabaikan kepentingan pemerintah daerah maupun masyarakat. (*)
