MALILI,UJUNGJARI.COM — Babak baru persidangan sengketa lahan di Dusun Laoli, Desa Harapan, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, mengungkap sejumlah fakta material yang menjadi sorotan.
Berdasarkan jalannya persidangan, keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pihak penggugat dinilai justru melemahkan dalil hukum yang selama ini dibangun oleh pendamping hukum LBH Makassar, khususnya terkait klaim penguasaan lahan secara terus-menerus sejak tahun 1998.
Titik balik dalam persidangan tersebut bersumber dari pengakuan saksi Majid. Di hadapan majelis hakim, ia membeberkan bahwa dirinya sempat meninggalkan lokasi lahan sejak tahun 2002 akibat keterbatasan biaya, dan baru kembali masuk menggarap pada tahun 2017.
Dalam administrasi kependudukan, saksi juga tercatat baru memindahkan KTP dari Kecamatan Masamba ke Desa Harapan pada tahun 2026.
Fakta ini memunculkan perdebatan yuridis terkait keabsahan klaim penguasaan fisik. Analis Hukum Ahli Muda, Zulkifli, menjelaskan bahwa terputusnya penguasaan selama belasan tahun tersebut dinilai menggugurkan syarat utama dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang mewajibkan penguasaan fisik selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dengan iktikad baik.
Ketika saksi kembali masuk pada tahun 2017, lahan tersebut secara hukum telah dibebani hak atas tanah yang sah milik PT Vale Indonesia Tbk.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui kuasa hukumnya, Eko Saputra, menegaskan bahwa tindakan masuk kembali tanpa alas hak formal yang sah dikategorikan sebagai penguasaan yang tidak memenuhi syarat ketentuan pendaftaran hak pengelolaan.
Selain persoalan jeda waktu penguasaan, persidangan juga mengungkap variasi riwayat di antara para penggugat. Berdasarkan bukti 17 lembar kuitansi ganti garapan yang diajukan pihak penggugat, sebagian besar dari 29 penggugat baru masuk menggarap pada rentang tahun 2017 hingga 2021.
Di sisi lain, narasi mengenai adanya penggusuran secara paksa terpatahkan oleh pengakuan saksi Majid terkait penerimaan dana santunan.
Di persidangan, ia mengakui telah menerima uang santunan sebesar Rp318 juta atas lahan garapan seluas sekitar 1,3 hektare.
Penilaian besaran kompensasi tersebut didasarkan atas perhitungan Penilai Independen terhadap tanam tumbuh dan bangunan non-permanen di lapangan.
Saksi juga menegaskan bahwa penerimaan dana tersebut dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur paksaan maupun intimidasi dari pihak mana pun.
