Site icon Ujung Jari

JK: Kerja Sama PMI dan Jasa Raharja Fokus pada Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas

JAKARTA,UJUNGJARI.COM – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Muhammad Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa upaya meningkatkan keselamatan transportasi tidak boleh hanya berfokus pada penanganan korban kecelakaan, tetapi juga harus mengutamakan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas.

Hal tersebut disampaikan JK seusai penandatanganan Nota Kesepahaman antara Palang Merah Indonesia (PMI) dan PT Jasa Raharja (Persero) di Kantor Pusat Jasa Raharja, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut JK, kerja sama kedua lembaga tersebut merupakan langkah penting dalam memperkuat pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas.

Namun, mantan Wakil Presiden RI itu mengingatkan bahwa pencegahan kecelakaan harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan kita hanya berpikir bagaimana menangani orang yang tertabrak. Tetapi bagaimana supaya tidak terjadi tabrakan, tidak terjadi kemacetan, dan tidak terjadi bahaya di jalan,” ujar JK.

JK menjelaskan, salah satu faktor penting dalam menekan angka kecelakaan adalah meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas, termasuk memperketat proses pengujian untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi (SIM).

Ia mengenang pengalamannya ketika pertama kali mengurus SIM yang harus melalui serangkaian ujian teori dan praktik secara ketat.

“Dulu waktu saya pertama mengambil SIM, betul-betul diuji, bahkan dua kali, teori dan praktik. Sekarang ujian-ujian untuk mendapatkan SIM tidak lagi seketat dulu,” katanya.

Selain kedisiplinan pengendara, JK juga menyoroti pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang terus meningkat dan berdampak terhadap kemacetan serta keselamatan pengguna jalan.

Menurutnya, kebijakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) perlu dievaluasi karena dapat mendorong masyarakat lebih memilih kendaraan pribadi dibandingkan transportasi umum.

“Karena terlalu banyak subsidi bahan bakar, orang akhirnya menggunakan mobil dan motornya sendiri. Salah satu cara menguranginya adalah mengurangi subsidi bahan bakar sehingga masyarakat lebih banyak menggunakan angkutan umum,” jelasnya.

JK juga mengkritisi penerapan kebijakan ganjil-genap yang dinilainya belum sepenuhnya efektif mengatasi kemacetan di kota-kota besar, khususnya Jakarta.

Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mendorong sebagian masyarakat membeli kendaraan tambahan dengan nomor polisi berbeda agar tetap dapat beraktivitas setiap hari.

“Ganjil-genap itu malah bisa menambah mobil. Orang yang punya mobil bernomor ganjil kemudian membeli mobil bernomor genap. Akhirnya jumlah kendaraan justru bertambah,” ungkapnya.

Lebih lanjut, JK mengingatkan bahwa kemacetan tidak hanya berdampak pada kenyamanan masyarakat, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi akibat waktu produktif yang terbuang selama perjalanan.

Karena itu, menurutnya, diperlukan kebijakan transportasi yang lebih menyeluruh, mulai dari pengawasan kendaraan, peningkatan disiplin pengendara, hingga pengembangan transportasi umum.

PMI Siap Perkuat Pelayanan Kemanusiaan

Dalam kesempatan tersebut, JK menyampaikan apresiasi atas terjalinnya kerja sama antara PMI dan Jasa Raharja.

Ia menjelaskan bahwa PMI memiliki sumber daya yang dapat mendukung penanganan korban kecelakaan, antara lain ratusan ambulans, fasilitas rumah sakit, serta relawan yang telah mendapatkan pelatihan pertolongan pertama dan penanganan kedaruratan.

Menurutnya, potensi tersebut dapat dioptimalkan melalui koordinasi dengan Jasa Raharja untuk mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

“Kita bekerja sama bukan hanya untuk mengatasi kecelakaan, tetapi juga bagaimana mengurangi kecelakaan. Itu yang harus kita lakukan bersama-sama,” tegas JK.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero), M. Awaluddin, mengatakan bahwa penandatanganan nota kesepahaman tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pelayanan kemanusiaan, khususnya dalam penanganan korban kecelakaan transportasi.

Menurut Awaluddin, keselamatan transportasi memiliki dimensi yang luas. Selain pencegahan, kecepatan dan ketepatan pertolongan ketika kecelakaan terjadi menjadi faktor penting dalam menyelamatkan nyawa korban.

“Dalam situasi kegawatdaruratan, setiap menit memiliki arti. Respons awal yang tepat, pertolongan pertama yang memadai, serta penanganan prarumah sakit yang terkoordinasi menjadi bagian penting dalam menyelamatkan kehidupan,” ujar Awaluddin.

Ia menjelaskan bahwa Jasa Raharja memiliki mandat memberikan perlindungan dasar kepada korban kecelakaan sesuai Undang-Undang Nomor 33 dan Nomor 34 Tahun 1964. Sementara PMI memiliki pengalaman panjang dalam pelayanan sosial kemanusiaan, termasuk pertolongan pertama dan penanganan keadaan darurat.

“Kita memiliki mandat yang berbeda, tetapi tujuan kemanusiaan yang sama, yakni melindungi dan menyelamatkan kehidupan,” katanya.

Awaluddin menegaskan bahwa kerja sama tersebut tidak boleh berhenti pada penandatanganan dokumen, melainkan harus ditindaklanjuti melalui program operasional yang konkret, pembagian peran yang jelas, serta evaluasi secara berkelanjutan.

Salah satu peluang kerja sama yang akan dikembangkan adalah penguatan kapasitas relawan kemanusiaan untuk mendukung keselamatan transportasi di tengah masyarakat.

“Nilai sebuah kerja sama tidak terletak pada dokumen yang kita tandatangani, melainkan pada manfaat nyata yang dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Melalui sinergi ini, PMI dan Jasa Raharja diharapkan dapat memperkuat sistem pertolongan pertama, meningkatkan kesiapsiagaan relawan, serta mengembangkan edukasi keselamatan lalu lintas guna menekan risiko kecelakaan dan meminimalkan dampaknya bagi masyarakat.(*)

Exit mobile version