Site icon Ujung Jari

Pj Sekda Soppeng Buka Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa, PA dan KPA Diminta Pahami Regulasi Terbaru

SOPPENG, UJUNGJARI.COM – Pemerintah Kabupaten Soppeng terus memperkuat tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah melalui peningkatan pemahaman terhadap regulasi terbaru.

Salah satunya dengan menggelar Sosialisasi Peningkatan Pengetahuan bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Tahun 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Soppeng tersebut dibuka langsung oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Drs. H. A. Haeruddin, M.Si, di Ruang Rapat Kantor Gabungan Dinas Kabupaten Soppeng, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan ini diikuti seluruh kepala SKPD, kepala bagian, camat, lurah, serta kepala puskesmas lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pemegang kewenangan anggaran terhadap perubahan kebijakan dan ketentuan terbaru dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasalnya, PA dan KPA memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban proses pengadaan di masing-masing perangkat daerah.

Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kabupaten Soppeng, Muhammad Ihsan, S.STP., M.Si, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan untuk membangun kesamaan pemahaman seluruh perangkat daerah dalam menerapkan regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Maksud dan tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan seragam kepada seluruh perangkat daerah dalam menerapkan aturan-aturan terbaru mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, terkhusus Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 beserta peraturan turunannya,” jelas Muhammad Ihsan.

Menurutnya, perkembangan regulasi pengadaan barang/jasa menuntut setiap PA dan KPA untuk terus memperbarui pengetahuan.

Dengan demikian, setiap kebijakan dan keputusan yang diambil dapat dilaksanakan secara tepat serta memiliki landasan hukum yang jelas.

Dalam sosialisasi tersebut, sejumlah materi penting turut dibahas, di antaranya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain itu, peserta juga mendapatkan pemahaman mengenai Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia.

Kedua regulasi tersebut menjadi pedoman penting bagi perangkat daerah dalam memahami mekanisme pengadaan melalui Katalog Elektronik maupun tahapan pengadaan barang/jasa melalui penyedia.

Melalui kegiatan ini, Pemkab Soppeng berharap pemahaman yang diperoleh peserta tidak sekadar menjadi pengetahuan, tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di masing-masing perangkat daerah.

Peningkatan kapasitas PA dan KPA diharapkan mampu mendorong proses pengadaan yang lebih tertib, transparan, kompetitif, dan akuntabel, sekaligus meminimalkan potensi kesalahan dalam pelaksanaan maupun pertanggungjawaban anggaran.

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas belanja daerah, serta memastikan setiap anggaran pembangunan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. (Daus)

Exit mobile version