MAKASSAR, UJUNGJARI — PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) membantah klaim pihak PT Hadji Kalla yang menyebut memenangkan perkara sengketa lahan di kawasan Tanjung Bunga, Makassar.
GMTD menegaskan, putusan Pengadilan Negeri (PN) Makassar Nomor 560/Pdt.G/2025/PN Mks tanggal 12 November 2026 tidak menetapkan PT Hadji Kalla sebagai pemilik sah atas lahan yang menjadi objek sengketa.
Bahkan, GMTD menyebut sertifikat hak atas tanah seluas 163.262 meter persegi atau sekitar 16,3 hektare atas nama perseroan tetap utuh dan tidak dibatalkan oleh putusan tersebut.
Pernyataan itu disampaikan GMTD melalui siaran pers, Kamis (19/11/2026), menyusul konferensi pers pihak Kalla yang mengklaim menang dalam perkara sengketa lahan tersebut.
Direktur Utama GMTD, Ali Said, menilai klaim kemenangan yang disampaikan pihak Kalla berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat, lantaran tidak mencerminkan substansi amar putusan pengadilan.
“Putusan pengadilan harus dibaca secara utuh, objektif dan bertanggung jawab. Menyatakan bahwa pengadilan telah memenangkan pihak Kalla atas kepemilikan tanah tersebut bukan saja tidak akurat, tetapi juga tidak bertanggung jawab dan menyesatkan masyarakat,” tegas Ali Said.
GMTD menyoroti amar putusan yang menyatakan gugatan rekonvensi atau gugatan balik PT Hadji Kalla tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
Menurut GMTD, amar tersebut tidak dapat dimaknai sebagai penetapan kepemilikan tanah kepada pihak Kalla, sebagaimana diklaim dalam konferensi pers.
Perseroan juga menegaskan, putusan yang sama tidak membatalkan sertifikat tanah GMTD maupun putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap.
Sertifikat 16,3 Hektare Dipertahankan
GMTD menyatakan memiliki landasan hukum atas lahan tersebut, termasuk riwayat sertifikat pertanahan sejak 1971, Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 20454 atas nama perseroan, serta sejumlah putusan pengadilan yang disebut telah berkekuatan hukum tetap.
GMTD juga merujuk pada pelaksanaan eksekusi resmi oleh PN Makassar pada 3 November 2025 dan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diterbitkan pemerintah pada 15 Oktober 2025.
Perseroan menegaskan, tidak ada amar dalam putusan terbaru yang secara eksplisit membatalkan sertifikat maupun rangkaian dasar hukum yang diklaim menjadi landasan kepemilikannya.
GMTD menyebut persoalan tersebut berawal dari dugaan penguasaan fisik lahan secara sepihak oleh pihak Kalla, termasuk masuknya kendaraan, alat berat, hingga aktivitas penimbunan tanah di atas lahan yang diklaim bersertifikat atas nama GMTD.
Perseroan menyatakan gugatan yang diajukannya dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan karena pertimbangan aspek formil, bukan putusan yang membatalkan hak kepemilikan GMTD.
Atas kondisi tersebut, GMTD menyatakan masih akan menempuh proses hukum untuk meminta pertanggungjawaban atas dugaan penyerobotan, penguasaan lahan secara paksa, serta perbuatan melawan hukum.
GMTD juga menyayangkan sejumlah pernyataan pihak Kalla yang, menurut perseroan, mendiskreditkan perusahaan, termasuk tuduhan terkait mafia tanah, ketidakabsahan dokumen pertanahan, hingga dugaan tindak pidana.
Perseroan mengaku tengah mengkaji langkah hukum terhadap pernyataan-pernyataan yang dinilai merugikan nama baik dan reputasi perusahaan maupun kepentingan pemegang saham.
GMTD turut mengingatkan bahwa perusahaan tersebut tidak semata-mata berdiri sebagai entitas bisnis swasta, tetapi lahir atas prakarsa pemerintah pusat dan pemerintah daerah lebih dari tiga dekade lalu, dengan misi mengembangkan kawasan Tanjung Bunga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Saat ini, saham GMTD juga dimiliki Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Kabupaten Gowa, dan Pemerintah Kota Makassar.
Ali Said menegaskan, upaya mempertahankan aset perusahaan berkaitan pula dengan kepentingan pemerintah daerah sebagai pemegang saham, pemegang saham publik, serta keberlanjutan pembangunan kawasan.
GMTD menyatakan tidak akan mundur dalam mempertahankan aset dan hak perseroan, serta tetap berkomitmen menjaga kepastian hukum dan melanjutkan pembangunan kawasan Tanjung Bunga.
Perseroan menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa konferensi pers tidak dapat menggantikan putusan pengadilan, klaim sepihak tidak dapat menggantikan sertifikat, dan opini publik tidak dapat menghapus hak hukum yang diklaim dimiliki GMTD. (*)
