Site icon Ujung Jari

Pengisian Kursi Wapres Tak Boleh Lewat Tafsir Politik, Asrullah: Harus Berpijak pada Konstitusi

JAKARTA, UJUNGJARI — Mekanisme pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus dilakukan secara cermat, konstitusional, dan tidak membuka ruang bagi tafsir politik yang berpotensi memicu krisis legitimasi.

Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Asrullah, S.H., M.H., menegaskan, proses pengisian jabatan Wakil Presiden harus berpedoman ketat pada hierarki norma hukum positif, mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), hingga Peraturan MPR RI tentang Tata Tertib.

Menurutnya, kepatuhan terhadap seluruh ketentuan tersebut menjadi kunci agar Wakil Presiden yang terpilih memiliki legitimasi politik sekaligus keabsahan konstitusional.

Dalam keterangan tertulisnya, Asrullah menguraikan tiga landasan hukum utama yang harus menjadi acuan dalam proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Mandat Konstitusi Pasal 8 Ayat (2) UUD NRI 1945.

Ketentuan tersebut secara tegas menyatakan, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden paling lambat 60 hari, dari dua calon yang diusulkan Presiden.

Asrullah menilai, frasa “dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden” mengandung mandat konstitusional yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan dua nama calon.

Berbeda dengan mekanisme pengisian kekosongan Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan, yang melibatkan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden secara tunggal tidak secara eksplisit mensyaratkan calon berasal dari partai politik pengusung tertentu.

Karena itu, menurutnya, ruang kewenangan Presiden dalam mengusulkan calon harus dipahami sesuai bunyi konstitusi, tanpa dicampuradukkan dengan kepentingan politik di luar ketentuan hukum.

Selain mekanisme pengusulan, batas waktu 60 hari juga merupakan norma konstitusional yang bersifat mengikat, bukan sekadar formalitas administratif. Tenggat tersebut dimaksudkan untuk mencegah berlarut-larutnya kekosongan jabatan dan menjaga stabilitas sistem pemerintahan presidensial.

Sinkronisasi Prosedur  UU MD3

Ketentuan dalam UUD NRI 1945 selanjutnya dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD beserta perubahan-perubahannya.

Asrullah menyoroti ketentuan Pasal 46 UU MD3 yang mengatur pelaksanaan pemilihan Wakil Presiden oleh MPR dalam batas waktu yang telah ditetapkan konstitusi.

Ia menilai, UU MD3 menjadi instrumen prosedural untuk memastikan proses pengisian jabatan berjalan sesuai tahapan, termasuk mekanisme pengajuan calon dan penyelenggaraan sidang.

“UU MD3 berfungsi sebagai jembatan prosedural yang memastikan kedaulatan rakyat yang direpresentasikan di MPR dapat berjalan seirama dengan hak pengusulan oleh Presiden,” jelasnya.

Ia mengingatkan, tahapan pengajuan calon, termasuk batas waktu penyampaian nama kandidat sebelum sidang paripurna, harus dipatuhi secara konsisten. Pelanggaran terhadap prosedur berpotensi menimbulkan persoalan hukum terhadap proses maupun hasil pemilihan.

Kepastian Teknis Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib.

Asrullah menyebut Peraturan MPR tentang Tata Tertib menjadi instrumen operasional yang mengatur secara terperinci tahapan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Prosedur tersebut mencakup rapat gabungan MPR, pemberitahuan resmi kepada Presiden, penyampaian persyaratan calon, verifikasi administratif, mekanisme pemungutan suara, hingga pelantikan dalam sidang paripurna.

Menurutnya, proses verifikasi persyaratan calon tidak boleh hanya dipandang sebagai formalitas administratif. Pemeriksaan harus dilakukan secara cermat untuk memastikan terpenuhinya seluruh persyaratan konstitusional, termasuk integritas, kapasitas, dan kelayakan kandidat dalam menjalankan tugas kenegaraan.

“Verifikasi tidak boleh direduksi menjadi sekadar formalitas administratif, melainkan harus memastikan integritas moral, kapabilitas kenegaraan, serta terpenuhinya seluruh syarat konstitusional kandidat,” tegasnya.

Asrullah menekankan, kepatuhan terhadap UUD NRI 1945, UU MD3, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2024 merupakan prasyarat mutlak untuk menjaga marwah sistem presidensial sekaligus memastikan pengisian jabatan Wakil Presiden tidak menimbulkan polemik legitimasi.

Ia mengingatkan, Wakil Presiden yang terpilih melalui mekanisme pengisian kekosongan tidak memperoleh legitimasi dari pemilihan langsung, melainkan melalui mekanisme perwakilan di MPR.

Oleh karena itu, seluruh tahapan konstitusional harus dijalankan secara transparan, tertib, dan akuntabel.

“Legitimasi seorang Wakil Presiden pengganti tidak lahir dari pemilu langsung, melainkan melalui legitimasi tidak langsung (indirect legitimacy) lewat mekanisme perwakilan di MPR. Ketaatan terhadap setiap tahapan konstitusional dan prosedural adalah satu-satunya jalan agar Wakil Presiden terpilih memiliki wibawa hukum, dukungan politik yang kokoh, serta diterima sepenuhnya oleh rakyat Indonesia,” pungkas Dr. Asrullah. (*)

Exit mobile version