JAKARTA,UJUNGJARI.COM— Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sulawesi Selatan, H. Al Hidayat Samsu, S.Pd., M.Pd., ditunjuk sebagai salah satu anggota tim verifikasi calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Penunjukan tersebut menempatkan senator yang juga merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu dalam jajaran tim yang dibentuk atas penugasan pimpinan MPR RI.
Al Hidayat Samsu yang juga Sekretaris Kelompok DPD RI itu bergabung bersama 35 anggota tim verifikasi lainnya yang berasal dari unsur lembaga negara di MPR RI.
Dari unsur perwakilan DPD RI, sosok yang akrab disapa Dayat tersebut bertugas bersama enam senator lainnya.
Keterlibatan legislator asal Sulawesi Selatan ini menjadi perhatian tersendiri di daerah, terlebih Al Hidayat Samsu juga dikenal sebagai alumni Universitas Negeri Makassar (UNM).
Tugas Tim Verifikasi
Penugasan tim verifikasi ini merupakan bagian dari tahapan kelembagaan di MPR RI terkait proses verifikasi calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
“Senin 23 November besok kami akan rapat gabungan ketua dan sekretaris fraksi dan kelompok DPD untuk membahas jadwal sidang MPR dalam rangka pengisian jabatan wakil presiden ini,” kata Dayat.
Secara umum, mengacu pada Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, UU MD3 (Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), serta Peraturan Tata Tertib MPR RI, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Dalam mekanisme ketatanegaraan tersebut, Tim Verifikasi dibentuk oleh Pimpinan MPR dengan tugas utama menerima dan memeriksa seluruh dokumen persyaratan administratif dari dua nama calon wakil presiden yang diusulkan secara resmi oleh Presiden kepada MPR.
Tugas lainnya adalah meneliti keabsahan dan kesesuaian dokumen calon terhadap syarat menjadi Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pemilu (seperti status kewarganegaraan, rekam jejak hukum/SKCK, surat keterangan sehat jasmani dan rohani, laporan harta kekayaan, ijazah pendidikan, dan syarat administratif lainnya).
Apabila terdapat dokumen atau data calon yang memerlukan pendalaman atau konfirmasi keabsahan, tim berwenang berkoordinasi maupun meminta klarifikasi langsung kepada instansi penerbit dokumen (seperti KPU, pengadilan, rumah sakit, atau lembaga terkait).
Tim verifikasi juga merumuskan kesimpulan apakah kedua calon yang diusulkan Presiden telah memenuhi syarat (MS) atau belum memenuhi syarat (BMS) secara administratif dan konstitusional.
Selanjutnya menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Pimpinan MPR untuk selanjutnya dibacakan dan disahkan dalam Rapat Paripurna MPR sebagai dasar sebelum masuk ke tahapan pemungutan suara (voting) atau penetapan pemilihan Wakil Presiden.
