MAKASSAR, UJUNGJARI.COM–Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar berkontribusi besar dalam penanganan kebakaran gedung DPRD Makassar sebagai dampak dari demo anarkis di Makassar, Jumat (28/8) lalu.
Kepala BPBD Kota Makassar, Fadli Fajar mengatakan instansi yang dipimpinnya bertindak sebagai koordinator utama dalam penanganan bencana kebakaran, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain itu, BPBD juga melakukan koordinasi lintas sektor dengan Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, TNI-Polri, dan instansi terkait lainnya agar respons cepat, terarah, dan terintegrasi.
BPPD Makassar juga sudah melakukan Assesmen Cepat (Rapid Assessment)
dengan menurunkan tim kaji cepat dalam menghimpun data kerusakan, potensi korban, serta dampak sosial-psikologis yang ditimbulkan.
“Hasil asesmen menjadi dasar pengambilan keputusan dan rekomendasi kepada pimpinan daerah untuk langkah tindak lanjut,” katanya.
Tugas lainnya adalah melakukan manajemen krisis dan pengendalian situasi. BPBD Makassar juga mengatur sistem pengendalian lokasi dengan memasang perimeter aman serta memberikan informasi kepada masyarakat untuk tidak memasuki area yang berbahaya.
“Kami juga mendukung operasi pemadaman dengan memastikan akses logistik, peralatan darurat, dan kebutuhan dasar tim lapangan,” katanya lagi.
Untuk korban kerusuhan, BPBD Makassar juga melakukan dukungan trauma healing.
BPBD menyiapkan program dukungan psikososial dan trauma healing bagi staf DPRD, saksi, maupun masyarakat sekitar yang terdampak secara mental akibat peristiwa kebakaran.
Hal ini penting untuk mencegah trauma berkepanjangan yang dapat mengganggu kesehatan mental dan kinerja aparatur.
Secara teratur, BPBD juga menyampaikan informasi resmi kepada masyarakat mengenai kondisi pasca-kebakaran, langkah-langkah penanganan, serta imbauan keamanan.
Selain itu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan terhadap bahaya kebakaran, evakuasi mandiri, serta saluran darurat yang dapat dihubungi.
Rekomendasi Pemulihan dan Pencegahan
BPBD memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Makassar terkait strategi pemulihan pasca kebakaran, baik fisik (infrastruktur) seperti pembuatan jalur evakuasi lebih aman maupun nonfisik (pemulihan psikologis, tata kelola keamanan gedung).
Selain itu juga menyusun langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang, termasuk simulasi evakuasi kebakaran dan evaluasi sistem proteksi kebakaran gedung.
“Intinya, BPBD Makassar hadir bukan hanya pada saat darurat, tetapi juga dalam pemulihan dan pencegahan jangka panjang, sehingga peristiwa kebakaran DPRD dapat ditangani secara menyeluruh dengan mengedepankan keselamatan masyarakat dan aparatur,” katanya.
