Sehari, DPRD Tana Toraja Digeruduk Dua Aksi Unjuk Rasa

MAKALE, UJUNGJARI.COM–DPRD Tana Toraja, Senin (39/11) kemarin dua kali digeruduk gelombang demonstrasi.

Demo pertama dari gabungan organisasi Toraja yang mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berperkara melawan ahli waris Haji Ali kepemilikan tanah Lapangan Gembira Rantepao.

Pemda Provinsi Sulsel menggugat ahli waris Haji Ali, lantaran di area objek sengketa lapangan gembira, ada dua aset Pemprov Sulsel bersertifikat.

Keduanya adalah SMAN 2 Toraja Utara dan juga Dinas Kehutanan.

Sebelumnya Pemda Toraja Utara kalah saat melawan ahli waris Haji Ali yang memenangkan gugatan di Mahkamah Agung.

Demikian pul permohonan Peninjauan Kembali (PK) Bupati Toraja Utara kembali ditolak Mahkamah Agung 16 Desember 2020 lalu.

Wakil Ketua DPRD Tana Toraja Yohanis Lintin Paembongan, bersama anggota dewan fraksi PDIP Kristian Talebong,  menerima aspirasi para mahasiswa di ruang lobi DPRD Tana Toraja.

Yohanis Lintin menelaskan perkara lapangan Gembira Rantepao sudah melalui proses hukum panjang, karena itu alas hak aset daerah hendaknya jelas, sebab menjadi dasar dan landasan gugatan.

Yohanis janji seruan warga Toraja kasus lapangan Gembira segera ditindaklanjuti melalui rapat dengar pendapat (RDP) 13 Desember 2021 dengan Pemda Tana Toraja, dan OPD terkait.

Selanjutnya demo kedua di DPRD Tana Toraja dari Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simbuang-Mappak (IPPEMSI) dan Ikatan Pemuda Pelajar Simbuang-Mappak (IPSIM).

Melalui Jendlap Joni Tawang kepada Wakil Ketua DPRD Tana Toraja Evivana Rombe Datu yang menerima aspirasi tegaskan, IPPEMSI dan IPSIM desak Bupati Tana Toraja Theo Allorerung segera evaluasi kinerja Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Camat Mappak dinilai berkinerja buruk.

Kedua OPD ini dinilai tidak profesional menangani fenomena bencana longsor mengepung Simbuang-Mappak, utamanya jalan poros lumpuh total karena tertimbun longsor.

Demikian pula bangunan fasilitas umum yang terbengkalai RS Ratte, dan Pasar Ratte segera difungsikan.

IPPEMSI dan IPSIM juga meminta Bupati ganti kordinator Bansos Simbuang-Mappak, pengadaan jaringan internet, dan bangun kantor Polsek Simbuang-Mappak. (agus).