ikut bergabung

Teruskan Instruksi Kapolres Sidrap, Babinkamtibmas Chandra Dinata Tekan Kewajiban Vaksinasi Herd Immunity

Sulsel

Teruskan Instruksi Kapolres Sidrap, Babinkamtibmas Chandra Dinata Tekan Kewajiban Vaksinasi Herd Immunity

SIDRAP, UJUNGJARI.COM — AIPDA Chandra Dinata, Bhabinkamtibmas Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap melaksanakan safari shalat Jum’at.

Giat tersebut dilaksanakan bersama dengan Kepala Desa Mojong, di Masjid Al-Hikmat, Dusun 1 Bendoro, Desa Mojong, Kecamatan Wattang Sidenreng, Sidrap, Jumat, 7 Januari 2022.

Kepada jamaah masjid, Bripka Chandra menyampaikan himbauan Kapolres Sidrap, AKBP Ponco Indriyo tentang program percepatan vaksinasi covid-19.

Berikut himbauan Kapolres Sidrap, AKBP Ponco Indriyo tentang program percepatan vaksinasi nasional covid-19.

Adapun sanksi pelanggaran protokol kesehatan (Prokes) dalam penanggulangan penukaran virus covid-19 sebagai berikut.

1. PASAL 212 KUHP, Berbunyi:
Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500

2. Pasal 216 KUHP, Berbunyi:
Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghang halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan oidana penjara paling lama 4 bulan d2 minggu atau pidana denda Rp.9.000.

3. Pasal 218 KUHP, berbunyi :
Barang siapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana paling banyak Rp.9.000.

4. Pasal 93 UU No. 06 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, berbunyi:
Setiap orang yang tidak mematuhi dan /atau menghalang-halangi oenyelenggaraan kekarantinaa kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana paling lama 1 tahu dan/atau denda maksimal Rp.100.000.000.

5. Pasal 14 Ayat (1) UU no.04 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, berbunyi:
Barangsiapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaa penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara selama lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1.000.000.

SANKSI TERHADAP ORANG YANG PENERIMA VAKSIN COVID-19.

Pasal 13A ayat (4) Pepres No 14 Tahun 2021 tentang perubahan atas Pepres no 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaa vaksinasi dalam rangga penanggulangan pandemi corona virus Disease 2019, berbunyi :

Setiap orang yang telah di tetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi covid-19 dapat dikenakan

a. sanksi administrasi
Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan ssosial;

b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintah:

c. dan atau Denda. (Wan)

Komentar Anda

Channel


Berita lainnya Sulsel

Populer Minggu ini

Arsip

To Top