MAKASSAR, UJUNGJARI.COM–Untuk memperkuat koordinasi pengendalian inflasi melalui penguatan kerja sama antardaerah (KAD) di Wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), pemerintah provinsi Sulawesi Selatan dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulsel menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Se Sulampua.
Kegiatan diawali dengan sambutan Gubernur Sulsek, Andi Sudirman Sulaiman. Selanjutnya pemaparan narasumber yakni Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sekaligus Sekretaris Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Iskandar Simorangkir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Selain Iskandar, narasumber lainnya adalah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Iman Karana dan Pemimpin Wilayah Perum BULOG Kantor Wilayah Sulsel dan Sulbar di Bakhtiar AS.
Setelah pemaparan, kegiatan dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari masing-masing TPID provinsi di Wilayah Sulampua.
Selain TPID Sulsel, Rakorwil juga diikuti tim TPID Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Seluruh rangkaian acara dipandu oleh moderator Dr Since Erna Lamba, MP selaku Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Selatan.
Dalam sambutannya Gubernur Sulsel menyampaikan forum ini sangat strategis karena dihadiri oleh seluruh TPID di tingkat provinsi di Sulampua dalam upaya menjamin ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga pangan baik di tingkat produsen maupun pada konsumen agar inflasi dapat terkendali.
“Termasuk menghadapi bulan suci Ramadhan dan hari raya Idulfitri,” kata gubernur.
Selain itu, forum ini juga diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi di lapangan. Menurut dia suatu daerah yang surplus dan yang defisit perlu bersinergi dan melakukan Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Sulampua.
Deputi Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir dalam pemaparannya menyampaikan setidaknya terdapat lima hal yang perlu diperhatikan oleh stakeholder terkait pengendalian inflasi daerah.
Kelima elemen itu adalah momentum pemulihan ekonomi nasional dengan memperkuat koordinasi kebijakan, memitigasi dampak normalisasi kebijakan fiskal dan moneter, memastikan pasokan dan alur distribusi barang terjaga terutama menjelang idulfitri, memperkuat sinergi komunikasi kebijakan dalam mengendalikan inflasi, serta memperkuat koordinasi pemerintah daerah dengan pusat terkait digitalisasi pada sisi hulu hingga hilir.
Sementara itu Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulsel, Causa Imam memaparkan di awal 2022, inflasi di Sulampua relatif terkendali pada level 2,32% (yoy) dan berada dalam rentang sasaran target inflasi Nasional (3+-1%, yoy).
Menurut dia inflasi Sulampua sampai dengan Februari 2022 masih rendah. Namun memasuki Maret terdapat indikasi kenaikan inflasi komoditas pangan.
“Memasuki April akan ada potensi peningkatan inflasi akibat adanya HBKN dan rencana kenaikan PPN,” katanya.
Causa menambahkan komoditas bahan pangan yang secara persisten menyumbang inflasi Sulampua selama 3 tahun terakhir di antaraya cabai rawit, minyak goreng, ikan, gula pasir dan daging ayam ras.
Pimpinan Wilayah Perum BULOG Sulsel dan Sulbar menyarankan dalam mendorong Kerjasama Antar Daerah (KAD) pihaknya dapat berperan terutama kerja sama antardaerah di bidang pangan khususnya beras.
Apalagi Sulsel merupakan sentra produksi beras/gabah terbesar di luar pulau Jawa sehingga menjadi salah satu penyangga ketahanan stok nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia.
Pinwil BULOG juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung kegiatan stabilisasi harga yang dilakukan oleh TPID khususnya di Sulsel dan Sulbar. Termasuk bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bulog di wilayah lainnnya.
