MAKALE, UJUNGJARI–, Ketua DPRD Tana Toraja, Welem Sambolangi, Rabu (24/8) katakan, Tambahan penghasilan pegawai (TPP) Tana Toraja tertunggak 8 bulan, Pemda sudah mengusulkan ke Biro Keuangan Daerah Depdagri segera dicairkan.
Pencairan tertunda lantaran Pemda Tana Toraja terlambat mengusulkan 4 ribu lebih ASN yang berhak menerima TPP sesuai regulasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya Badan Anggaran (Banggar) DPRD Tana Toraja kunjungan kerja ke Depdagri desak proses percepatan pembayaran TPP. ASN penerima TPP dibayar sesuai benan kerja. Pemda Tana Toraja sudah siapkan anggaran TPP di APBD induk tahun 2022 sebesar Rp 32 milyar.
Demikian pula nasib Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Tana Toraja tidak di imbangi gaji dari Pusat membuat morat marit pengelolaan keuangan daerah.
Banggar DPRD Tana Toraja prihatin dengan fenomena ini sehingga berjuang ke Mendagri nasib P3K, sebab ujungtombak keberhasilan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Welem Sambolangi jelaskan, pihaknya berjuang ke Mendagri tambahan DAU pembayaran gaji P3K. Padahal syarat konversi tenaga honorer jadi P3K jelas pendapatannya.
Diakui Welem, tidak semua ASN Tana Toraja terima TPP seperti ASN RS Lakipadada sebab sudah terima insentif maupun guru sudah terima sertifikasi.
Banggar sudah maksimal berjuang percepatan pembayaran TPP ASN sudah dua tahun berjalan. Aneh sekali ASN Tana Toraja sudah terima TPP malah kinerja menurun, pungkas Welem. (agus)
