MAKALE, UJUNGJARI–, Kelangkaan BBM di Tana Toraja membuat masyarakat menjerit akibat ulah pengelola SPBU nakal layani jerigen, mobil rakit tangki, dan truk proyek, ditanggapi serius DPRD Tana Toraja.
Seperti, Jumat (20/1) kemarin komisi dua DPRD Tana Toraja rapat dengar pendapat (RDP) dengan 4 pengelola SPBU di Tana Toraja, SPBU Karangan, Minanga, Kasimpo, dan Mendetek bersama OPD terkait, J Wakil Ketua Dewan Yohanis Lintin Paembongan, selanjutnya RDP dipimpin ketua Komisi II Yuli Saranga.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Melihat jumlah BBM Pertalite dan solar bersubsidi masuk ke 4 SPBU Tana Toraja 16.000 ton sangat cukup kepada konsumen. Namun karena pengelola SPBU nakal melayani jerigen, truk dan mobil rakit tangki kapan cukupnya, ujar Leo Tallupadang dari fraksi Gerindra.
Senada ketua Komisi II Yuli Saranga, banyaknya konsumen berbanding terbalik BBM bersubsidi tersedia menjadi perhatian komisi dua dewan ditindaklanjuti ke region Pertamina Makassar, dengan catatan pengelola SPBU bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
Komisi dua berharap semua stake holder melakukan pengawasan ketat kepada SPBU. Jika ditemukan masih nakal baik Polisi maupun Jaksa melakukan penindakan hukum. Dan kami dari wakil rakyat menyurat ke pihak berwewenang melakukan audit, bila perlu cabut ijin operasional SPBU, imbuh Yuli Saranga.
Beda dengan Randan Sampetoding dari fraksi Golkar sorot Randis kerap gunakan plat gantung isi BBM bersubsidi. Oknum pejabat nakal tidak bisa mengelak sebab ada rekaman sisi tv SPBU.
Kami wakil rakyat bersuara lantang sebab prihatin ulah pengelola SPBU maupun Randis pejabat isi BBM bersubsidi.
Komisi dua desak Bupati dan rekomendasikan segera cabut Randis pejabat berani gunakan plat gantung isi BBM bersubsidi. Pasalnya selain sudah dapat jatah BBM dari Pemerintah juga melanggar aturan pengisian BBM bersubsidi. Biar Kadisnya naik motor atau jalan kaki,” pungkas Randan. (agus)
