TAKALAR, UJUNGJARI–Aktivis Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) meminta Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Kejaksaan Negeri Takalar, untuk menelisik anggaran pelatihan serta bimbingan teknis Pemerintah Kabupaten Takalar Tahun 2025, yang digelar di sebuah Hotel Berbintang 4 di Kota Makassar.
“Kami minta agar anggaran pelatihan dan bimtek itu diusut. Apalagi, ada dugaan kalau semua pelatihan dan bimtek yang sedang dan akan digelar di kemudian hari di pusatkan tunggal di hotel berbintang empat tersebut,” tegasnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurut Ramzah, di saat efisiensi anggaran saat ini, Pemerintah Daerah seharusnya peka. Kalau pun ada, pelatihan serta bimtek, seharusnya dilakukan di Takalar saja.
“Toh, manfaat serta urgensnya, tetap sama. Kenapa harus di Makassar, itu kan pemborosan anggaran. Apalagi, fokus pada hotel tertentu. Ini jelas menimbulkan tanya. Apa afiliasi pemerintah kabupaten dengan hotel tersebut ?. Siapa pejabat yang mengarahkan agar kegiatan itu berpusat di hotel tertentu?, dan apa motif dibalik itu ?,” tanya Ramzah.
Menurut dia, ini bisa menjadi pintu masuk bagi Kejaksaan untuk menguak adanya dugaan unsur gratifikasi serta monopoli usaha dalam kegiatan pelatihan serta bimtek tersebut.
“Kami berharap Kejati Sulsel atau pun Kejari menelisik fenomena ini. GNPK akan memberikan respon serta dukungan penuh kepada Kejaksaan,” tegas Ramzah.
Diketahui, saat ini Pemerintah Kabupaten Takalar intensif melakukan pelatihan di Hotel Bintang 4 di Makassar. Teranyar, pada Sabtu, kembali digelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa (Pemdes) Kabupaten Takalar gelombang ketiga. (*)
