Oleh: Ahmad Razak (Dosen Fakultas Psikologi UNM)
Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan transformasi signifikan dalam sistem pendidikan nasional. Namun, transformasi tersebut tidak selalu berjalan merata. Guru pedalaman menjadi kelompok yang paling terdampak oleh ketimpangan digital akibat keterbatasan infrastruktur, akses informasi, dan fasilitas teknologi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Data nasional menunjukkan bahwa hingga periode 2020–2024 masih terdapat 62 kabupaten berstatus daerah tertinggal di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Perpres No. 63 Tahun 2020. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan atau ketimpangan yang berpotensi menghambat pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.
Ketimpangan digital bukan hanya masalah teknis, melainkan fenomena sistemik yang berkaitan dengan distribusi sumber daya dan prioritas kebijakan. Berdasarkan data BPS 2023, dari lebih dari 75.000 desa di Indonesia, sekitar 12.548 desa masih berada dalam kategori wilayah dengan akses internet rendah atau tidak merata mayoritas berada di pedalaman dan kawasan 3T.
Di tingkat sekolah, masih ada ribuan satuan pendidikan yang menghadapi keterbatasan perangkat dan bahkan akses listrik yang belum stabil. Padahal, digitalisasi pendidikan menuntut guru untuk memiliki kompetensi pedagogis berbasis teknologi. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa tuntutan zaman tidak didukung oleh kondisi empirik di lapangan.
Dalam konteks pembelajaran, kesenjangan ini berdampak langsung pada mutu pendidikan anak-anak pedalaman. Siswa di kota terbiasa mengakses konten pembelajaran interaktif, sedangkan siswa pedalaman masih mengandalkan metode tradisional karena keterbatasan fasilitas. Kondisi ini tampak jelas dalam wilayah-wilayah 3T yang jumlahnya masih mencapai ratusan kecamatan secara nasional, dengan tingkat keterhubungan digital yang rendah. Ketidakseimbangan ini menciptakan jurang learning outcome yang semakin lebar. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial dan amanah negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.
Namun, keterbatasan fasilitas tidak sepenuhnya mematikan kreativitas guru pedalaman. Banyak guru yang memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar kontekstual, mulai dari alam, budaya lokal, hingga kearifan masyarakat. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif psikologi pendidikan yang menekankan pentingnya pembelajaran autentik, di mana siswa memaknai materi dari pengalaman langsung. Kreativitas guru pedalaman membuktikan bahwa kualitas pendidikan tidak sepenuhnya ditentukan oleh teknologi, tetapi oleh makna pedagogis yang dihadirkan guru.
Perjuangan guru pedalaman juga mengingatkan kita akan tingginya posisi guru dalam Islam. Alquran menegaskan kemuliaan orang berilmu sebagaimana yang tersebut di dalam Alqur;an Surah Al Mujadalah ayat 11 yang artinya:
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” Selain itu, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Allah, para malaikat-Nya, serta seluruh penghuni langit dan bumi, bahkan semut di lubangnya dan ikan di lautan, bershalawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia” (HR. Tirmidzi). Dalil ini menegaskan bahwa perjuangan guru pedalaman memiliki nilai ibadah yang sangat tinggi meski dilakukan dalam keterbatasan.
Walau pun demikian, dedikasi moral guru tidak dapat terus menjadi benteng utama tanpa dukungan struktural. Negara perlu hadir dalam menjalankan affirmative policy bagi daerah pedalaman melalui pemerataan infrastruktur teknologi informasi, penyediaan pelatihan digital berkelanjutan, serta distribusi perangkat edukatif yang adil.
Apalagi di beberapa provinsi, seperti Sulawesi Selatan, masih terdapat banyak desa pedalaman dari berbagai kabupaten baik dataran tinggi seperti dipegunungan maupun di desa kepulauan yang menghadapi keterbatasan sinyal dan akses teknologi pendidikan. Kebijakan yang responsif menjadi prasyarat tercapainya pemerataan mutu nasional.
Selain kebijakan negara, kolaborasi lintas sektor juga sangat diperlukan. Perguruan tinggi dapat berperan dalam program pengabdian masyarakat melalui pendampingan teknologi, pelatihan pedagogi digital, atau penyediaan modul pembelajaran yang adaptif. Komunitas teknologi dapat mengembangkan program literasi digital berbasis kebutuhan lokal. Kolaborasi ini akan mempercepat peningkatan kapasitas guru pedalaman dalam mengintegrasikan teknologi secara tepat guna, tanpa menghilangkan konteks sosial-budaya setempat.
Era digital sebenarnya menyimpan potensi besar bagi guru pedalaman jika diberi akses dan pelatihan memadai. Teknologi dapat membuka peluang belajar mandiri (self-regulated learning), memperluas jejaring profesional, serta memberikan ruang bagi guru untuk mengakses sumber belajar global. Siswa pun dapat menikmati konten edukatif yang tidak mungkin dihadirkan sebelumnya. Dengan demikian, teknologi dapat menjadi katalisator inklusi pendidikan, bukan pemisah geografis.
Lebih jauh lagi, ruang digital dapat menjadi sarana afirmasi sosial bagi guru pedalaman. Kisah pengabdian mereka dapat didokumentasikan, dibagikan, dan menginspirasi publik luas. Literasi digital bukan hanya membantu guru menguasai perangkat, tetapi juga membuka akses terhadap legitimasi sosial, penghargaan, dan peluang pengembangan diri. Ini sejalan dengan pendekatan psikologi positif yang menekankan penguatan makna dan keberhargaan diri dalam profesi.
Pada akhirnya, guru pedalaman adalah representasi ketulusan pendidikan Indonesia: bekerja dalam sunyi, tetapi menyinari masa depan bangsa. Ketimpangan digital memang nyata, sebagaimana tergambar dari masih banyaknya kabupaten tertinggal dan puluhan wilayah pedalaman di daerah seperti Sulawesi Selatan, namun asa baru selalu terbuka apabila perjuangan mereka dibarengi dukungan kebijakan dan kolaborasi multisektor.
Era digital seharusnya tidak menciptakan jurang ketidakadilan, melainkan menjadi jembatan yang menyatukan seluruh anak bangsa menuju masa depan yang setara. Menguatkan guru pedalaman berarti menguatkan fondasi peradaban Indonesia itu sendiri.
