JAKARTA, UJUNGJARI.COM — Penyelenggaraan ibadah haji 2026 atau 1447 Hijriah berpotensi terdampak konflik di kawasan Timur Tengah menyusul meningkatnya ketegangan geopolitik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Situasi tersebut menjadi perhatian Komisi VIII DPR RI yang menggelar rapat kerja bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, pada Rabu (11/3/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam rapat tersebut, Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan memaparkan dua skenario yang disiapkan pemerintah apabila konflik di Timur Tengah berdampak pada penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Skenario Penerbangan Alternatif via Afrika
Skenario pertama adalah tetap memberangkatkan calon jemaah haji Indonesia ke Arab Saudi meskipun terdapat risiko akibat situasi keamanan di kawasan tersebut.
Gus Irfan menegaskan bahwa dalam penyusunan skenario tersebut, keselamatan dan keamanan jemaah tetap menjadi prioritas utama pemerintah.
“Prinsip utama dalam penyusunan skenario tersebut adalah menjaga keselamatan dan keamanan jemaah haji sebagai prioritas tertinggi,” ujar Gus Irfan dalam rapat.
Melalui skenario ini, pemerintah akan menyusun rute penerbangan alternatif untuk menghindari wilayah konflik seperti Irak, Suriah, Iran, Israel, Uni Emirat Arab, dan Qatar.
Salah satu opsi yang disiapkan adalah menggunakan jalur selatan melalui Samudra Hindia dan memasuki ruang udara Afrika Timur sebelum menuju Arab Saudi.
Namun, penggunaan rute alternatif tersebut berpotensi berdampak pada peningkatan biaya penerbangan karena jarak dan waktu tempuh yang lebih panjang.
Selain itu, beberapa pesawat dengan jangkauan terbatas kemungkinan harus melakukan pendaratan transit di negara lain untuk pengisian bahan bakar.
“Tentu seperti yang saya sampaikan tadi, berpotensi menambah biaya penerbangan akibat adanya penambahan jarak dan waktu tempuh karena pengalihan rute penerbangan,” jelasnya.
Skenario Pembatalan Keberangkatan
Sementara itu, skenario kedua adalah kemungkinan pemerintah Indonesia membatalkan pemberangkatan jemaah haji apabila kondisi keamanan dinilai terlalu berisiko.
Menurut Gus Irfan, keputusan tersebut dapat diambil meskipun pemerintah Arab Saudi tetap membuka penyelenggaraan ibadah haji bagi negara lain.
“Kedua, skenario kemungkinan pemerintah Saudi membuka, namun Indonesia membatalkan keberangkatan dengan kondisi seperti ini. Karena risiko keamanan dinilai terlalu besar bagi keselamatan jemaah haji warga negara Indonesia,” ujarnya.
Pemerintah menegaskan akan terus memantau perkembangan situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah serta berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memastikan keselamatan jemaah haji Indonesia tetap menjadi prioritas utama dalam setiap keputusan. (**)
