JAKARTA, UJUNGJARI. COM – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengusulkan penggunaan teknologi biometrik seperti sidik jari atau retina mata untuk memastikan penyaluran subsidi LPG 3 kilogram (kg) tepat sasaran.
Usulan tersebut disampaikan Said saat menanggapi wacana pengurangan subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dinilai membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia menegaskan ketidaksetujuannya terhadap pengurangan subsidi BBM, terutama bagi masyarakat kecil.
“Kalau subsidi BBM dikurangi kami nggak setuju. Yang diperlukan justru adalah subsidi LPG 3 kg itu harus tepat sasaran, targeted,” ujar Said di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (6/4/2026).
Said menilai distribusi LPG 3 kg selama ini belum optimal dan masih berpotensi salah sasaran. Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah untuk menerapkan sistem verifikasi berbasis biometrik guna memastikan hanya masyarakat yang berhak yang dapat menerima subsidi tersebut.
“Caranya bukan sekadar pemerintah punya data sentral, tapi juga dilakukan verifikasi berulang dengan sidik jari atau retina mata bagi penerima yang berhak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Said menyebutkan jumlah penerima subsidi LPG 3 kg seharusnya lebih kecil jika benar-benar disalurkan secara tepat.
Ia memperkirakan angka ideal penerima berada di kisaran 5,4 juta orang, dibandingkan dengan pagu saat ini yang mencapai 8,6 juta penerima.
“Kalau mau tepat sasaran dan tidak menghamburkan anggaran, LPG 3 kg itu cukup untuk 5,4 juta penerima dari 8,6 juta yang ada di pagu,” tambahnya.
Di sisi lain, Said juga menyoroti dampak kenaikan harga minyak dunia yang memengaruhi berbagai sektor, tidak hanya BBM.
Ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru mengubah kebijakan subsidi yang menyangkut kebutuhan masyarakat kecil.
“Kenapa yang untuk orang miskin yang diotak-atik? Jangan. Kalau mau, yang disesuaikan itu harga nonsubsidi yang belum mencerminkan harga keekonomian,” tegasnya.
Said berharap kebijakan subsidi energi tetap berpihak kepada masyarakat rentan dan tidak menjadi beban tambahan di tengah tekanan ekonomi global. (**)
