MAKKAH, UJUNGJARI.COM — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) memperkuat koordinasi teknis bersama para mitra penyedia layanan konsumsi guna memastikan kesiapan distribusi makanan siap saji atau Ready-to-Eat (RTE) bagi jemaah haji Indonesia di wilayah kerja Makkah, Minggu (10/5/2026).
Rapat koordinasi tersebut diikuti para mitra penyedia layanan RTE dan jajaran PPIH Arab Saudi.
ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT
Pembahasan difokuskan pada teknis distribusi, sinkronisasi logistik, hingga pemantapan alur penyaluran RTE ke dapur-dapur layanan agar berjalan efektif, terukur, dan terintegrasi.
Layanan RTE akan menjadi bagian penting dalam konsumsi jemaah pada fase puncak operasional haji, khususnya pada fase pra-Armuzna tanggal 7 dan 8 Dzulhijjah serta pasca-Armuzna pada 13 Dzulhijjah.
Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (PE2HU), Jaenal Effendi, menegaskan bahwa layanan RTE menjadi salah satu komponen krusial karena berkaitan langsung dengan kebutuhan konsumsi jemaah di tengah padatnya aktivitas operasional haji.
“RTE ini menjadi layanan yang sangat penting karena langsung berkaitan dengan kebutuhan konsumsi jemaah pada fase-fase krusial. Karena itu, distribusinya harus dipastikan berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang telah ditetapkan,” ujar Jaenal.
Ia menekankan, seluruh distribusi RTE ke dapur-dapur layanan harus sudah rampung paling lambat pada 4 Dzulhijjah. Target tersebut ditetapkan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga kelancaran layanan konsumsi pada fase berikutnya.
“Target kita jelas, seluruh RTE sudah harus terdistribusi ke dapur-dapur layanan paling lambat 4 Dzulhijjah. Ini penting agar tidak ada kendala pada fase layanan berikutnya,” tegasnya.
Kemenhaj juga menyoroti pentingnya sinergi antara penyedia layanan, pengelola dapur, dan mitra logistik agar distribusi berjalan lancar dan tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas layanan bagi jemaah haji.
Selain itu, distribusi RTE akan dipantau secara berkala guna menjaga konsistensi layanan di lapangan sekaligus mengantisipasi potensi kendala operasional sejak dini. (**)

