MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, Pemerintah Kota Makassar masih menghadapi persoalan rendahnya realisasi belanja daerah.
Rata-rata penyerapan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) baru berada di kisaran 30 persen, jauh dari yang diharapkan setelah semester pertama berakhir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kondisi ini menjadi perhatian serius Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Ia menegaskan seluruh OPD harus segera mempercepat pelaksanaan program agar manfaat anggaran benar-benar dirasakan masyarakat dan mampu menggerakkan roda perekonomian.
Menurut Munafri, belanja pemerintah tidak boleh terus tertahan di atas kertas. Anggaran yang sudah tersedia harus segera digelontorkan agar aktivitas ekonomi di masyarakat ikut bergerak.
“Belanja pemerintah harus dipercepat. Semakin cepat anggaran dibelanjakan, semakin besar pula uang yang berputar di masyarakat. Itu yang kita dorong,” ujar Munafri.
Karena itu, sepanjang Juli ini ia akan memanggil satu per satu kepala OPD untuk mengevaluasi penyebab rendahnya serapan anggaran. Setiap perangkat daerah diminta menjelaskan progres pelaksanaan program, termasuk hambatan yang membuat realisasi belanja belum maksimal.
Munafri menegaskan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh. OPD yang tidak mampu menunjukkan alasan yang jelas atas lambatnya pelaksanaan program akan menjadi perhatian khusus pemerintah kota.
“Kalau memang tidak ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan, tentu akan dilakukan evaluasi total. Program harus berjalan karena masyarakat menunggu manfaatnya,” tegasnya.
Meski demikian, ia mengakui tidak semua keterlambatan terjadi akibat lemahnya kinerja perangkat daerah. Beberapa proyek mengalami kendala yang berada di luar kewenangan pelaksana, seperti persoalan hukum yang masih membelit objek pekerjaan.
Munafri mencontohkan proyek penataan kawasan Karebosi yang hingga kini belum dapat dilanjutkan karena masih menunggu penyelesaian persoalan hukum.
“Kalau masih ada persoalan hukum, tentu tidak mungkin dipaksakan berjalan. Hal-hal seperti ini juga harus dijelaskan kepada masyarakat agar diketahui penyebab keterlambatan,” katanya.
Selain menyoroti OPD, Munafri juga memberi perhatian terhadap kinerja aparatur di tingkat kewilayahan. Pada Selasa (7/7), ia mengumpulkan seluruh camat dalam sebuah briefing tertutup di ruang kerjanya.
Pertemuan tersebut bukan sekadar rapat rutin, melainkan forum evaluasi internal untuk memotret kondisi nyata di setiap kecamatan.
Munafri mengaku ingin mendengar langsung berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan sebelum memastikan kebenaran laporan tersebut melalui pengecekan lanjutan.
“Tugas saya mendengarkan kondisi di wilayah. Setelah itu, satu atau dua hari berikutnya akan saya pastikan lagi apakah laporan itu benar atau tidak,” ujarnya.
Evaluasi itu tidak hanya menyangkut pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga kondisi organisasi pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Menurutnya, penurunan kinerja pelayanan bisa saja dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi aparatur yang sedang mengalami kendala.
Ia mencontohkan kemungkinan adanya lurah atau pegawai yang mengalami masalah kesehatan sehingga berdampak pada pelayanan publik. Karena itu, setiap persoalan harus dipetakan lebih dahulu sebelum pemerintah mengambil langkah penyelesaian.
Jika ditemukan persoalan yang membutuhkan dukungan lintas perangkat daerah, Pemkot Makassar akan segera menghubungkan kecamatan dengan SKPD terkait agar penanganannya lebih cepat.
Melalui evaluasi terhadap OPD maupun camat, Munafri berharap pelaksanaan program pembangunan tidak lagi berjalan lambat.
Ia ingin anggaran yang telah disiapkan benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Makassar. (rhm)
