SINJAI,UJUNGJARI.COM– Bupati Sinjai Hj. Ratnawati Arif menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan LPG bersubsidi agar tepat sasaran, tepat volume, dan tepat harga. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Ratnawati saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pemantauan BBM dan LPG Bersubsidi di Gedung Command Center, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Selasa (22/9/2026). Ia didampingi Sekretaris Daerah Sinjai, Andi Jefrianto Asapa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Rakor tersebut dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman, para asisten Setdakab Sinjai, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta perwakilan SPBU dan agen LPG bersubsidi di Kabupaten Sinjai.
Ratnawati mengatakan, pembentukan Satgas menjadi langkah pemerintah daerah untuk mengatasi berbagai persoalan distribusi energi bersubsidi melalui pengawasan dan penanganan yang terkoordinasi.
“Kita berupaya membentuk tim dan melakukan langkah-langkah taktis serta positif untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan. Kita ingin pengawasan BBM dan LPG bersubsidi ini berjalan dengan baik, mulai dari ketersediaan, kecukupan pasokan, hingga distribusinya bisa sampai kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, di antaranya fluktuasi harga dan dugaan penjualan BBM maupun LPG di tingkat pengecer dengan harga melebihi ketentuan. Pemerintah daerah, kata dia, akan mencari solusi agar distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak dimanfaatkan untuk meraih keuntungan secara tidak wajar.
“Keberadaan Satgas ini bukan sekadar formalitas, tetapi merupakan instrumen penting untuk memastikan negara hadir dalam mendistribusikan BBM secara tepat sasaran, tepat volume, dan tepat harga kepada masyarakat yang menjadi penerima manfaat,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Bupati juga meminta penguatan koordinasi lintas sektor, khususnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja.
Koordinasi itu dinilai penting untuk memastikan kebutuhan BBM bersubsidi berbagai kelompok masyarakat terpenuhi, termasuk nelayan. Ratnawati menyebut kebutuhan BBM bagi nelayan menjadi perhatian pemerintah daerah setelah adanya laporan mengenai harapan masyarakat terhadap ketersediaan pasokan yang memadai.
Bupati turut meminta SPBU dan agen LPG bersubsidi meningkatkan pelayanan serta mematuhi ketentuan distribusi. Unsur Forkopimda juga diharapkan aktif melakukan pemantauan sesuai kewenangan masing-masing.
“Kita akan meningkatkan pemantauan dan secara berkala melakukan inspeksi, baik secara terencana maupun secara langsung di lapangan. Kita ingin melihat kesiapan dan kinerja saudara-saudara selaku pengusaha yang menjadi mitra pemerintah,” katanya.
Ratnawati mengingatkan agar tidak terjadi praktik pelangsiran, penimbunan, penggunaan tangki modifikasi untuk penyalahgunaan BBM, maupun pelanggaran lain dalam penyaluran energi bersubsidi. Pangkalan LPG 3 kilogram juga diminta menyalurkan gas sesuai ketentuan dan sasaran penerima manfaat.
Jika ditemukan indikasi pelanggaran, pemerintah daerah bersama pihak terkait akan melakukan pemantauan dan menindaklanjutinya sesuai aturan, termasuk pemberian sanksi apabila penyalahgunaan terbukti.
Para camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan serta aparat keamanan agar persoalan distribusi dapat diketahui dan ditangani sejak dini.
Melalui penguatan Satgas dan koordinasi lintas sektor, Pemkab Sinjai berharap penyaluran BBM dan LPG bersubsidi berlangsung tertib dan transparan, sekaligus mencegah penyalahgunaan subsidi, mengantisipasi antrean maupun kelangkaan, serta menjamin kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara adil dan berkelanjutan.
