Oleh: ARIFAI ILYAS
Dosen STIE Bulungan Tarakan
Ketua DPW Asosiasi Dosen Indonesia Kalimantan Utara
Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Kalimantan Utara
PERDEBATAN mengenai kapitalisme dan sosialisme sering berakhir pada pertentangan ideologis, sementara masyarakat membutuhkan pekerjaan layak, pangan terjangkau, pendidikan bermutu, dan kepastian masa depan. Bagi Indonesia, pertanyaan yang mendesak ialah bagaimana kegiatan ekonomi menghasilkan kemakmuran sekaligus membagikan peluang secara lebih adil.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam konteks inilah Prabowonomics dapat dibaca sebagai tawaran jalan tengah yang mempertemukan daya produktif pasar dengan tanggung jawab sosial negara. Sebutan jalan tengah tidak serta-merta membuktikan keberhasilan.
Prabowonomics perlu dinilai sebagai upaya mengatasi kelemahan kapitalisme dan sosialisme melalui kebijakan yang terbuka untuk diuji. Ukurannya ialah kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa membiarkan kekayaan terkonsentrasi ataupun kekuasaan ekonomi negara berjalan tanpa pengawasan.
Dalam tulisan ini, Prabowonomics digunakan sebagai istilah untuk membaca orientasi kebijakan ekonomi Prabowo, bukan sebagai teori ekonomi baru yang telah teruji. Pada forum SPIEF, 20 Juni 2025, Prabowo menyampaikan pilihan jalan tengah yang memanfaatkan kreativitas dan inisiatif pasar, disertai intervensi pemerintah untuk mengatasi kemiskinan serta melindungi kelompok rentan.
Ia juga menekankan pemerintahan bersih sebagai syarat pembangunan. Pernyataan tersebut memberi arah normatif, sedangkan hasil pelaksanaannya tetap memerlukan pembuktian (Sekretariat Negara, 2025).
Kapitalisme menyediakan ruang bagi kepemilikan pribadi, persaingan, investasi, dan inovasi. Akan tetapi, pasar yang tidak ditopang aturan serta pengawasan memadai dapat menghasilkan monopoli, ketimpangan kesempatan, dan pengabaian biaya sosial maupun lingkungan.
Kebebasan ekonomi kehilangan makna bagi masyarakat yang tidak memiliki akses pendidikan, modal, atau posisi tawar yang cukup. Sosialisme, dalam beragam pemikirannya, menaruh perhatian pada pemerataan dan kepentingan bersama. Namun, bentuk pengelolaan ekonomi yang terlalu tersentralisasi berisiko melahirkan birokrasi tidak efisien, melemahkan insentif, dan mengabaikan pengetahuan masyarakat setempat.
Kritik ini perlu dibatasi secara jelas: tidak semua ekonomi pasar mengabaikan keadilan, dan tidak semua kebijakan sosial meniadakan kebebasan berusaha. Karena itu, jalan tengah perlu dibangun melalui pembagian peran yang sesuai dengan persoalan. Pasar memberikan ruang bagi inovasi dan pengujian daya saing.
Negara menyediakan layanan dasar, menjaga persaingan, serta melindungi kepentingan publik. Koperasi dan organisasi masyarakat memperluas partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi. Dalam semangat Pancasila, hubungan tersebut perlu menempatkan manusia sebagai tujuan pembangunan, sehingga produktivitas berjalan bersama penghormatan terhadap martabat pekerja dan keadilan sosial.
Ada empat pokok gagasan Prabowonomics yaitu; Pertama, kemandirian ekonomi. Penguatan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan dan energi sendiri perlu menjadi fondasi untuk mengurangi kerentanan terhadap gangguan pasokan serta perubahan harga dunia.
Kemandirian harus dibangun melalui produktivitas, penguasaan teknologi, dan keandalan distribusi. Produksi yang meningkat belum memadai apabila biaya tetap tinggi atau hasilnya sulit menjangkau konsumen.
Dalam pangan, prioritas perlu mencakup irigasi, benih bermutu, penyimpanan, pembiayaan, dan kepastian pemasaran bagi petani. Dalam energi, pengembangan sumber domestik perlu disertai 1 efisiensi, pemeliharaan infrastruktur, serta pemanfaatan energi terbarukan sesuai potensi wilayah.
Kebijakan ini harus memperhitungkan daya dukung lingkungan agar pemenuhan kebutuhan hari ini tidak mengurangi kemampuan generasi berikutnya. Kemandirian tetap memerlukan kerja sama internasional. Perdagangan, investasi, dan pertukaran pengetahuan dapat memperkuat kemampuan nasional apabila ketergantungan strategis dikelola dengan baik.
Bagi daerah perbatasan dan kepulauan, agenda tersebut perlu diterjemahkan ke dalam konektivitas, pasokan energi yang andal, dan akses pasar bagi produsen setempat.
Kedua, peran aktif negara. Negara perlu memastikan pengelolaan sumber daya memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Kehadiran ini dapat diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan dasar, pengaturan persaingan, dan pengawasan pemanfaatan sumber daya. Intervensi layak dilakukan ketika pasar gagal menyediakan layanan secara memadai atau ketika kepentingan publik memerlukan perlindungan.
Besarnya peran negara harus diimbangi kemampuan pelaksana dan pertanggungjawaban. Pengelolaan perusahaan negara maupun dukungan kepada pelaku usaha perlu memiliki tujuan jelas, laporan terbuka, serta evaluasi independen. Ketika pemerintah sekaligus menjadi regulator dan pelaku usaha, potensi konflik kepentingan perlu dikendalikan. Tanpa pengawasan, intervensi yang dimaksudkan untuk mengoreksi kekuatan modal justru dapat membuka ruang bagi kolusi dan pemborosan.
Ketiga, pemerataan kesejahteraan. Pertumbuhan perlu memperluas kesempatan masyarakat untuk menikmati pendidikan, kesehatan, pekerjaan layak, dan perlindungan sosial. Bantuan bagi kelompok rentan diperlukan untuk menjaga kehidupan ketika pendapatan tidak mencukupi atau terjadi guncangan.
Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut perlu memperkuat kemampuan warga meningkatkan taraf hidupnya. Pemerataan juga menyangkut posisi tawar. Petani membutuhkan hubungan pemasaran yang transparan, pekerja membutuhkan dialog industrial dan keselamatan kerja, sedangkan usaha kecil membutuhkan akses pembiayaan serta pasar yang wajar. Koperasi dapat membantu memperkuat posisi ekonomi anggota apabila dikelola secara profesional, demokratis, dan terbuka.
Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi perlu saling melengkapi agar kemajuan tidak hanya dinikmati kelompok yang sejak awal memiliki sumber daya lebih besar. Keempat, pertumbuhan ekonomi. Investasi, pengembangan industri, dan penciptaan lapangan kerja diperlukan untuk memperbesar kemampuan perekonomian membiayai kesejahteraan.
Namun, kualitas pertumbuhan ditentukan oleh produktivitas, pekerjaan yang tercipta, keterlibatan pemasok lokal, dan penguasaan teknologi. Investasi perlu menghasilkan hubungan yang kuat dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
Hilirisasi, misalnya, perlu disertai pengembangan keterampilan, kemampuan industri pendukung, dan pengelolaan dampak lingkungan. Target pertumbuhan delapan persen dalam agenda RPJMN 20252029 harus diperlakukan sebagai sasaran yang memerlukan kerja nyata, bukan capaian yang sudah terjadi (Bappenas, 2026). Penilaiannya perlu mencakup upah riil, kualitas pekerjaan, kemiskinan, serta pemerataan manfaat antardaerah.
Keempat gagasan tersebut saling bergantung. Kemandirian memerlukan investasi dan inovasi; pertumbuhan membutuhkan tenaga kerja yang sehat serta terampil; pemerataan memerlukan pembiayaan berkelanjutan; dan peran negara membutuhkan pengawasan. Ketidakseimbangan di antara keempatnya dapat mengurangi manfaat kebijakan.
Perlindungan berlebihan, misalnya, berisiko menaikkan biaya, sedangkan ekspansi industri tanpa standar sosial dapat membebankan risiko kepada pekerja dan masyarakat sekitar. Tantangan utama Prabowonomics terletak pada penerjemahan gagasan ke dalam institusi dan pelaksanaan. Setiap program perlu memiliki masalah yang hendak diselesaikan, kelompok sasaran, penanggung jawab, kebutuhan biaya, dan ukuran hasil.
Keberhasilan tidak cukup dinilai dari banyaknya anggaran terserap atau kegiatan terlaksana. Pemerintah perlu menunjukkan perubahan yang dirasakan penerima manfaat. Dukungan bagi industri dan usaha kecil perlu disertai pendampingan, sasaran produktivitas, serta batas waktu evaluasi. Insentif yang tidak menghasilkan manfaat publik perlu diperbaiki atau dihentikan.
Pada saat yang sama, layanan dasar dan perlindungan sosial membutuhkan data yang dapat diperbarui serta mekanisme pengaduan yang mudah digunakan. Warga harus memiliki ruang untuk mengoreksi kebijakan yang tidak sesuai kebutuhan.
Disiplin fiskal juga perlu menjadi bagian dari keberpihakan kepada rakyat. Program harus dinilai berdasarkan manfaat, biaya, dan kemampuan pembiayaannya dalam jangka panjang. Pengadaan terbuka, audit independen, serta pengendalian konflik kepentingan diperlukan agar sumber daya publik tidak terserap oleh kepentingan sempit.
Negara yang aktif membutuhkan birokrasi profesional dan kesediaan untuk diawasi. Pelaksanaan perlu memberi ruang bagi penyesuaian daerah. Kebutuhan kawasan industri berbeda dengan desa pertanian, wilayah kepulauan, dan daerah perbatasan. Pemerintah pusat dapat menetapkan standar pelayanan serta tujuan bersama, sementara daerah menyesuaikan cara pelaksanaannya.
Perguruan tinggi dan masyarakat sipil dapat membantu evaluasi dengan metode yang terbuka, termasuk menilai kemungkinan bahwa perubahan hasil dipengaruhi faktor lain di luar program. Prabowonomics sebagai jalan tengah merupakan peluang untuk mempertemukan kemandirian ekonomi, peran aktif negara, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan yang berkualitas.
Peluang tersebut hanya bermakna apabila diterjemahkan menjadi kebijakan yang memperbaiki kelemahan pasar sekaligus mengendalikan kelemahan negara. Pasar memerlukan aturan yang adil, sedangkan negara memerlukan pengawasan agar kewenangannya benar-benar digunakan bagi kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, nilai Prabowonomics akan ditentukan oleh kehidupan rakyat yang membaik: kebutuhan pokok lebih terjangkau, pekerjaan lebih layak, kesempatan usaha lebih terbuka, dan layanan dasar lebih bermutu. Sebutan jalan tengah harus disertai keberanian mengukur hasil, menerima kritik, dan memperbaiki kebijakan. Dengan cara itulah upaya mengatasi kelemahan kapitalisme dan sosialisme dapat memperoleh makna konkret dalam pembangunan Indonesia.
