DEKALB, ILLINOIS — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla, kembali menyampaikan kuliah umum di Northern Illinois University (NIU), DeKalb, Illinois, Amerika Serikat, Kamis, 15 Oktober 2026, siang waktu setempat. Ini merupakan kuliah kedua dalam rangkaian Vice President Kalla Lecture Series yang akan berlangsung lima sesi.
Bertempat di ruang kelas utama Altgeld Hall #315, JK membawakan materi bertajuk “Indonesia at a Crossroads: What’s Changing in its Politics and Why”. Kuliah tersebut dihadiri sekitar 100 peserta yang terdiri dari guru besar berbagai bidang ilmu, mahasiswa internasional pascasarjana program magister, dan doktoral bidang ilmu politik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pemaparannya sekitar dua jam, JK menyampaikan keterkaitan antara ekonomi liberal dan politik liberal. Menurutnya, demokrasi liberal membutuhkan akses yang terbuka dan inklusif, namun tidak semua negara Asia menganut sistem demokrasi liberal.
“Demokrasi liberal pasca-reformasi membuka kompetisi politik, tetapi tidak selalu diimbangi pengalaman dan kapasitas yang memadai,” kata JK. “Dalam proses pemilihan, popularitas dan kemampuan finansial cenderung lebih menentukan dibandingkan kompetensi dan kualitas kepemimpinan.”
JK juga menyinggung kejatuhan Soeharto yang dipicu krisis ekonomi. Menurutnya, hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia, karena seluruh kawasan Asia saat itu juga dilanda krisis serupa.
Krisis ekonomi di Indonesia sendiri, kata JK, bermula dari kebijakan liberalisasi perbankan di era Soeharto. Para konglomerat dengan mudah membuat bank. Sebelum krisis ekonomi terjadi tahun 1997, ada sekitar 240 bank yang didirikan. Kondisi inilah yang membuat bank-bank swasta menjamur tanpa pengawasan yang memadai.
“Semua deregulasi, bank terbuka, semua orang bisa bikin bank dengan modal Rp 2,5 miliar saja, lalu berdirilah 250 bank. Pemerintah bangga pada waktu itu,” ujar JK.
Wacana Pengembalian GBHN Menguat
Saat menyampaikan materinya, JK juga menyampaikan gagasan untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara atau GBHN. Wacana ini, tegasnya, bukan untuk mengembalikan Indonesia ke sistem demokrasi terpimpin maupun demokrasi konsensus. Namun, kebutuhan akan adanya haluan negara yang jelas dinilai semakin mendesak.
“GBHN itu namanya saja garis besar haluan negara, itu suatu hal yang penting sebenarnya, sehingga negara bisa membikin perencanaan jangka panjang atau jangka menengah lima tahun,” kata JK.
Saat ini, Indonesia dinilai mulai memikirkan ulang pentingnya GBHN untuk menjaga kesinambungan program pembangunan nasional. Pasalnya, dalam sistem yang berlaku sekarang, setiap pergantian presiden selalu diiringi dengan program baru. Akibatnya, pencapaian dan tujuan pembangunan dari setiap periode kepemimpinan menjadi tidak terukur dan tidak berkelanjutan.
Dengan adanya GBHN, pembangunan nasional diharapkan memiliki arah jangka panjang yang konsisten, terlepas dari siapa presiden yang menjabat.
“Kalau hanya masalah GBHN silakan, tapi akan banyak perubahan terjadi kalau itu diubah. Kita ingin prinsip-prinsip pokoknya tetap pemilihan langsung, itu hak rakyat dalam demokrasi,” tegas JK.
Jadwal Kuliah Ketiga
Sesuai jadwal yang telah disusun oleh pihak NIU, JK akan kembali memberikan kuliah ketiga pada Senin, 19 Oktober 2026 dengan tema “Lesson from the Search for Peace: Aceh, Afghanistan, and Southern Thailand”.
Tema ini diusulkan atas persetujuan dewan guru besar NIU, mengingat peran Jusuf Kalla bersama tim yang dipimpinnya dalam menginisiasi penghentian konflik bersenjata di Aceh yang melahirkan Perjanjian Damai antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005.
JK juga berperan dalam perundingan damai di Doha tahun 2018 antara Kelompok Taliban dengan Pemerintah Afghanistan, serta upaya JK dalam mencari solusi damai atas konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Pejuang Patani dengan Pemerintah Thailand.
