MAKASSAR, UJUNGJARI.COM – Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, bersama Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Todotua Pasaribu, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) pembentukan Desk Investasi Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Penandatanganan MoU berlangsung di Aula Asta Cita, Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (13/11/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta sejumlah kepala daerah se-Sulawesi Selatan, baik yang hadir secara langsung maupun virtual, bersama tamu undangan lainnya.

Pembentukan Desk Investasi di Sulawesi Selatan merupakan bagian dari pengembangan enam Desk Investasi regional yang dibentuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, Desk Investasi telah hadir di Batam dan Denpasar. Selanjutnya, program tersebut diperluas ke Medan, Semarang, Balikpapan, dan Makassar.

Kehadiran Desk Investasi ini diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mempermudah pelayanan perizinan, menyelesaikan berbagai hambatan investasi (debottlenecking), serta mendorong peningkatan realisasi investasi.

Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyambut baik pembentukan Desk Investasi tersebut. Menurutnya, kehadiran perwakilan Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulawesi Selatan akan memudahkan koordinasi pemerintah daerah, terutama dalam menyelesaikan berbagai persoalan perizinan.

“Dengan adanya representatif dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi di Sulsel, terutama di PTSP, ini memudahkan teman-teman kami untuk berkoordinasi. Termasuk kebutuhan dokumen, akan lebih mudah diurus di daerah masing-masing,” ujar Andi Sudirman.

Ia menjelaskan, Desk Investasi juga berperan membantu memetakan peluang investasi sekaligus mengantisipasi berbagai risiko dan kendala dalam proses perizinan.

Dengan demikian, masyarakat maupun pelaku usaha yang membutuhkan pelayanan perizinan, termasuk rekomendasi dari pemerintah provinsi hingga kementerian, dapat memperoleh kemudahan koordinasi tanpa harus selalu datang langsung ke pemerintah pusat.

“Masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan perizinan, termasuk yang memerlukan rekomendasi pemerintah provinsi maupun kementerian, dapat memperoleh kemudahan koordinasi tanpa harus selalu mengurusnya langsung ke pemerintah pusat,” katanya.

Andi Sudirman juga menegaskan bahwa Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam, industri, dan konektivitas kawasan.

Menurutnya, keberadaan Desk Investasi di Makassar diharapkan dapat mempercepat masuknya investasi, memperkuat sinergi lintas pemerintahan, serta membuka peluang pengembangan berbagai sektor unggulan di Sulawesi Selatan.

Melalui pembentukan Desk Investasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berharap iklim investasi semakin kondusif, pelayanan perizinan semakin efektif, dan potensi ekonomi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.  (Rls)