MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan anggaran untuk memfasilitas masyarakat tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan BPJS Kesehatan.
Untuk itu, Kamis (14/2/2019), Wakil Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman melakukan rapat koordinasi dengan sejumlah pihak terkait, untuk membahas hal ini, diantaranya BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan Sulsel dan Dinas Sosial Sulsel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Salah satu yang menjadi sorotan dalam rapat koordinasi ini adalah masih seringnya ada masyarakat yang masuk kategori miskin, namun tidak mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Untuk itu, salah satu langkah yang direncanakan adalah penambahan jumlah Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel, Ilham A Gazaling menyatakan, pihaknya dengan Dinas Kesehatan akan terlebih dulu melakukan cross check data masyarakat miskin yang ada.
“Kita akan cek dulu, apakah memang ada masyarakat yang masuk dalam kategori itu yang belum mendapat KIS. Kalau ada, berapa jumlahnya,” jelasnya.
Ilham melanjutkan, pihaknya memiliki data masyarakat miskin berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang sistematis berdasarkan nama dan alamat, yang mana jumlahnya mencapai 302.985 KK.
Menurut Ilham, sesuai arahan Wakil Gubernur langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan cross check terhadap data BDT ini.
Untuk melihat, jumlah masyarakat yang belum mendapatkan KIS atau yang telah mendapatkan KIS melalui cover APBN.
“Dari hasil pengecekan misalnya ditemukan ternyata memang ada yang belum tercover. Inilah yang akan kita usulkan untuk dicover melalui APBD Provinsi. Tapi itu kewenangan Dinas Kesehatan untuk melakukan,” jelasnya. (*)
