ikut bergabung

Soal Klaim Lahan SDI Tangkala I, Pemkot Tantang Warga Gugat Sampai ke MA

H Manai Sofyan

Makassar

Soal Klaim Lahan SDI Tangkala I, Pemkot Tantang Warga Gugat Sampai ke MA

MAKASSAR, UJUNGJARI.COM — Pemerintah Kota Makassar menilai wajar dan tak mempermasalahkan, jika ada warga atau ahli waris yang mengklaim lahan SD Tangkala I, kelurahan Laikang, kecamatan Biringkanaya.

Namun, warga yang mengklaim harus melalui prosedur untuk mendapatkan legalitas atas lahan tersebut. Yakni menempuh jalur pengadilan. Warga harus menggugat Pemkot Makassar ke pengadilan. Sebab pada lahan yang dimaksud terdapat bangunan sekolah (SD Tangkala I) yang terdaftar sejak 1982 sebagai aset daerah.

Demikian ditegaskan Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar, H Manai Sofyan kepada ujungjari.com yang dikonfirmasi terkait klaim warga atas lahan SD Tangkala I, Sabtu (27/8/2020).

“Tidak adaji masalah, semua orang bisa saja mengklaim. Tapi tentu harus jelas dasarnya, dan mesti di uji alas hak yang dimunculkan. Tentu lurah dan PPAT kecamatan harus betul-betul teliti dan menguji alas hak yang muncul belakangan. Karena sudah banyakmi contoh, beberapa warga berspekulasi dan melakukan berbagai macam cara agar keinginan dan kepentingannya bisa berjalan mulus,” jelas Manai.

Menurut Kadis, jika warga ingin menggugat Pemkot, tentu harus mempersiapkan segala sesuatunya. Karena Pemkot juga tidak tinggal diam, dan terus mempertahankan aset negara hingga ke Mahkama Agung.

“Jadi bukan hanya sampai di pengadilan Makassar saja. Pemkot akan melawan sampai ke tingkat MA. Pemkot juga tidak mau dituduh ada kong kalikong, jika harus menyerah sampai di pengadailan pertama,” pungkasnya.

Diketahui bahwa warga yang mengaku ahli waris Muntu bin Nassa itu mengkalim jika lokasi SDI Tangkala 1 terdapat alas hak diatasnya.

Bahkan kliam ahli waris Muntu bin Nassa atas lokasi SDI Tangkala I telah dibahas di Komisi A DPRD Kota Makassar melalui rapat dengar pendapat (RDP), Jumat (26/6).

Wakil Ketua Komisi A DPRD Makassar, Hj Nunung Dasniar, menyarankan ahli waris untuk melayangkan gugatan ke PN Makassar. Karena bangunan sekolah yang dimaksud adalah aset pemerintah.

“SDI Tangkala I merupakan aset daerah (Pemkot Makassar) yang terdaftar sejak 1982. Makanya, ahli waris harus menggugat Pemkot ke pengadilan untuk mendapatkan hak atas lokasi tersebut,” ujar Nunung Fraksi Partai Gerindra.

Nunung menambahkan bahwa, dasar kliam ahli waris adalah rinci dengan luas keseluruhan 5.000 m2, namun yang masuk dalam lokasi SDI Tangkala I hanya kurang lebih 2.000 m2. (drw)

Komentar Anda

Channel
Comments

Berita lainnya Makassar

Populer Minggu ini

Arsip

To Top