Kejagung Tetapkan Desa Panyangkalang Jadi Pilot Project Kampung Restorative Justice

TAKALAR, UJUNGJARI–Setelah melalui kajian serta penilaian yang selektif, Kejaksaan Agung RI akhirnya menetapkan Desa Panyangkalang, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan menjadi pilot project program percontohan Kampung Restorative Justice.

Diketahui, Restorative justice merupakan upaya penyelesaian perkara di luar jalur hukum atau peradilan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku dengan korban. Dalam kurun waktu Januari hingga Oktober 2021, Kejaksaan Agung telah menyelesaikan 313 perkara melalui mekanisme restorative justice atau keadilan restoratif.

Tujuan membangun Kampung Restorative Justice ini, untuk lebih memberikan rasa keadilan di tengah masyarakat dan dalam penerapannya dilakukan secara baik dan profesional.

Jaksa Agung RI bahkan telah menerbitkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Aturan tersebut memungkinkan penuntutan kasus pidana yang ringan tak dilanjutkan apabila memenuhi sejumlah persyaratan.

Dalam Pasal 5 aturan itu, disebutkan bahwa perkara dapat dihentikan apabila tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, dan hanya diancam edngan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun.Kemudian, nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tidak lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah.

Selama ini, upaya penegakan hukum masih mengutamakan aspek kepastian hukum dan legalitas formal dibandingkan dengan keadilan yang substansial bagi masyarakat.Sehingga, tak kaget apabila banyak masyarakat yang memandang bahwa penegakan hukum itu seperti pisau yang tajam ke bawah namun tumpul ke atas.

Sementara itu, Kepala Desa Panyangkalang, Kabupaten Takalar, Ahmad Sabang, Sabtu (22/01/2022) mengatakan, sangat menyambut baik program yang diinisiasi oleh Kejaksaan Agung, yakni Kampung Restorative Justice.

Menurut Ahmad, menjadi sebuah kebanggaan bagi dia dan warganya dipercaya menjalankan pilot projeck kampung restorative justice masuk ke desa.

“Program ini akan membangun kesadaran hukum masyarakat yang ada di Desa, dan juga akan mengurangi angka laporan ataupun pengaduan masyarakat ke penegak hukum,” tukas Ahmad.

Ahmad menguraikan, banyak masalah di masyarakat desa yang semestinya tidak berakhir di penegak hukum namun ditingkatan desa dapat diselesaikan dengan upaya mediasi melalui musyawarah. Dengan kehadiran kampung restorative justice ini secara kelembagaan tentu akan memberikan rasa kepercayaan diri bagi para kepala desa dan tokoh masyarakat setempat dalam melakukan upaya mediasi baik persoalan perdata maupun pidana karane ada pihak kejaksaan sebagai penegak hukum yang bisa memberikan pandangan hukum.

Laman: 1 2